Rachmad, Kepala Dinas PUPR Sulbar saat pimpin Rakor bersama Dinas PU Kabupaten terkait DBH Sawit. (hms)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi bersama Dinas PU Kabupaten untuk membahas percepatan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2023 dan 2024.

Provinsi Sulbar, yang merupakan daerah penghasil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebesar 242.733 ton per tahun dengan luas 73.578 hektar, telah menerima alokasi DBH Sawit.

Rachmad, Kepala Dinas PUPR Sulbar, menyampaikan bahwa ini adalah tindak lanjut dari arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR agar pelaksanaan DBH ini segera dijalankan.

DBH Sawit untuk tahun 2023 sebesar Rp41,8 miliar dengan rencana penyelesaian pada tahun 2024, sementara DBH 2024 mencapai Rp36,9 miliar.

Menurut ketentuan PMK 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit, 80 persen dari DBH tersebut akan dialokasikan untuk infrastruktur. Oleh karena itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad, mengundang enam kabupaten, khususnya Dinas PU di Sulbar, untuk mengecek progres pelaksanaan DBH Sawit.

“Dari hasil koordinasi tersebut, paket infrastruktur dari DBH Sawit sudah dalam proses tender, dan sebagaimana arahan pak gubernur, pelaksanaan dari DBH ini perlu dipercepat,” ungkap Rachmad.

Rachmad juga menjelaskan bahwa tugas Pemerintah Provinsi adalah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dan mereka terus melakukan monitoring terkait jalannya pelaksanaan DBH Sawit di kabupaten-kabupaten. Oleh karena itu, melalui pertemuan ini, Rencana Kerja Pemprov terkait DBH Sawit dari enam kabupaten disampaikan untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

(hms/ed:Anhar)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here