oleh

Pengungkapan Kasus PSR 2020-2021, Dipertanyakan SHOMPAD

banner 728x90

Mateng, Katinting.com – LSM Solidaritas Pemerhati Hutan dan Anti Diskriminasi (SHOMPAD) Sulawesi Barat, kembali mempertanyakan nasib penanganan dugaan korupsi pada program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, untuk tahun anggaran 2020-2021.

Dalam keterangan persnya, yang diterima www,katinting.com, Ahad (19/06), Direktur LSM SHOMPAD Muh Amril, menekankan bahwa dugaan korupsi pada kasus PSR tahun 2020-2021 di jauh lebih besar penyimpangannya, dari pada penyalagunaan PSR tahun anggaran 2019.

BACA JUGA : 4 Miliar Lebih Disita Kejati Sulbar atas Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana PSR 

Ia mengemukakan untuk penyalagunaan program PSR tahun 2020-2021, ada banyak pihak terkait telibat dalam penyimpangan ini, mulai dari petani, kelompok tani hingga penyedia bibit sawit, bahkan dana tunggu bagi petani sawit sebesar Rp.30 juta perhektar, pun juga ikut ditilap dalam program PSR tahun anggaran 2020-2021.

“Karena temuan kami, ada petani sawit hanya mendapatkan Rp.2 juta sampai Rp.6 juta, perhektar. Sehingga petani, untuk satu kapling sawit, petani hanya menerima Rp.4 juta sampai Rp.10 juta, lalu kemana kelebihan total anggaran yang semestinya diterima petani, kalau tidak ditilap” ungkap Amril.

Belum kemudian pelanggaran penyerobotan kawasan hutan lindung, untuk pembukaan perkebunanan kelapa sawit, seperti yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, pada program PSR ini, yang nota bene menyalahi prosedur program itu sendiri, karena PSR sendiri adalah penanaman kembali pada lahan sawit yang sudah tidak produktiv.

“Tapi faktanya dilapangan, ada banyak lahan baru ditanami sawit dari program PSR ini diwilayah Mamuju Tengah, dan meramba hutan lindung, itu karena ada petani baru, dibantu oleh kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) termasuk penyedia bibit, yang membuka lahan baru” beber Amril.

Karenanya, ia kembali mengingatkan dan mempertanyakan penanganan dugaan korupsi pada program PSR di Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang dari sudah melakukan penyelidikan pada kasus PSR diwilayah Sulawesi Barat.

“Mengapa kemudian kami untuk tahun 2020-2021 ini dominan menyoroti pengelolaan PSR di Mamuju Tengah, karena program PSR dengan kucuran dana terbesar hingga ratusan miliar, lokusnya di Mamuju Tengah, dan sudah mulai digarap oleh Kejati Sulbar sejak awal pengungkapan PSR di Sulbar, untuk itu, kami mempertanyakan ini ke Kejati Sulbar, sejauh apa saat ini prosesnya, sebab terlihat agak lamban penanganannya” pungkas Amril.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan
banner 728x90

Komentar