Mamuju, Katinting.com – Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat, H. Ismail Zainuddin dalam sambutan pada acara Diskusi Panel Optimalisasi BUMD dalam rangka peningkatan PAD Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat menuturkan, sampai saat ini, kemampuan daerah untuk membiayai sendiri aktifitasnya sangat terbatas, sehingga kebergantungan pada Pemerintah Pusat sangat besar. Padahal, kemandirian menjadi kata kunci bagi pemerintah daerah untuk mencapai semangat otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Kamis (20/04).
Acara yang digelar disalah satu hotel di Mamuju, Sekprov juga mengemukakan, karena besarnya ketergantungan pada pemerintah pusat, menyebabkan seluruh elemen, terutama pemerintah daerah harus mampu mendorong sumber pendapatan daerah lainnya di luar pajak, serta retribusi dengan mendirikan BUMD dengan ragam tujuan namun satu visi untuk memberikan benefit bagi daerah.
Lebih lanjut, mantan Penjabat Bupati Mamuju Tengah tersebut juga menyampaikan, semangat pembentukan BUMD diharapkan dapat membuka lapangan kerja, memberikan perlindungan padan usaha kecil dan menengah dan bertindak sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan. Di sisi lain, peran BUMD harus mampu membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas pelayanan publik, sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah daerah.
“Jadi perjalanan BUMD sebagai mitra dan Badan Usaha Pemerintah masih belum optimal, tentu ini harus menjadi catatan yang penting bagi Pemerintah Daerah dan seluruh elemen untuk mendorong BUMD agar lebih fokus dan serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pembangunan daerah.” Tegas Ismail.
Ditambahkan, kesan negatif yang muncul bahwa BUMD ini tidak efektif dan efisien, selalu merugi dan membebani anggaran pemerintah daerah dapat diminimalisir. Buruknya kinerja BUMD ini seringkali dikaitkan dengan rendahnya profesionalisme sumber daya manusia BUMD.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI), Dadal Angkoro menyampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilatarbelakangi ragam tantangan keuangan regional, dan masih relatif rendah kemampuan daerah dalam menghasilkan dana pembangunan secara mandiri. Hal tersebut berimplikasi pada keterbatasan sistem keuangan regional untuk mendorong sejumlah kegiatan ekonomi yang produktif bagi pembangunan daerah. Rendahnya kemampuan menghasilkan sumber dana pembangunan daerah, kata Dadal Angkoro tercermin dari PAD Sulawesi Barat masih relatif rendah yakni 278 miliar atau kurang lebih 20 persen dari total pembentukan APBD.
“Ada beberapa penyebab munculnya kondisi seperti ini, itu dikarenakan belum optimalnya pengelolaan SDA migas dan pengelolaan BUMD dan masih relatif rendahnya aktifitas ekonomi sehingga sumber pajak dan retribusi kurang optimal serta tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan,” kata Dadal.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Sumber Daya Energi Bappenas, Josapath Rizal Primana, BP BUMD DKI Jakarta Yurianto, Dirut PD Pasar Jaya DKI Jakarta Arif Nasruddin, Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Fadjar Majardi, Asisten Bidang Ekbang, Pimpinan OPD Provinsi/Kabupaten, instansi vertikal, Forkopimda, Perbankan serta undangan lainnya. (ADV/Humas/Muhiddin)
