banner 728x90

Pemprov Sulbar Dapat Rapor Merah dari Ombudsman

Tidak ada komentar 272 views

Ombudsman Sulbar saat menyerahkan predikat kepatuhan kepada Pemprov Sulbar. (Foto Humas Pemprov Sulbar)

Mamuju, Katinting.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat memberikan penilaian layanan publik untuk tahun 2018 kepada masing-masing Kabupaten se-Sulbar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dimana Predikat Kepatuhan yang diberikan Ombudsman Pemrov Sulbar mendapatkan rapor merah, Kabupaten Polewali Mandar rapor hijau dan kabupaten lainnya, masing-masing  memperoleh rapor kuning.

Dalam sambutannya, Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan, sebagai provinsi yang baru, kualitas layanan publik di daerah ini dinilai masih kurang. Untuk itu menurutnya, butuh perbaikan yang dapat diperjuangkan Ombudsman. “Kalau boleh saya katakan masih banyak yang perlu diperjuangkan Ombudsman di daerah ini, seperti melakukan kampanye terhadap kesadaran kualitas pelayanan publik,” katanya.

Untuk memastikan harapan masyarakat dapat tercapai melalui peran Ombudsman, Idris mengatakan, diperlukan cara kerja kolaboratif yang lebih kuat antara semua pihak. Kesuksesan Ombudsman merupakan keberhasilan bersama, maka kedepan cara kerja kolaboratif harus lebih diperkuat,

Ia pun berharap Ombudsman kedepan dapat bekerja lebih progresif, agar pelayanan publik di Sulbar jauh lebih baik. Terkait rapor predikat kepatuhan yang diberikan Ombudsman kepada Pemprov dan Kabupaten Se-Sulbar, Idris berharap bagi daerah yang memperoleh rapor kuning, bahkan merah kedepan dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi perbaikan.

Setelah menjelaskan banyak terkait sejarah lahirnya Ombudsman, Muhammad Idris mengatakan kehadiran Ombudsman di Sulbar merupakan suatu anugerah bagi institusi pemerintahan yang ingin fokus pada pelayanan publik.

“Suatu kesyukuran bagi kita di Sulbar, karena kita telah didampingi salah satu lembaga pengawas seperti Ombudsman, yang kompetibel dengan institusi pengawasan yang lain,” ucap Muhammad Idris.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulbar Lukman Umar dalam paparannya terkait  potret kinerja Ombudsman 2018, mengungkapkan, jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 150 dan yang masih berproses sebanyak 40 pengaduan.

Sedangkan untuk  2019, kata Lukman, berjumlah pengaduan yang masuk di pihaknya sebanyak 10 dan saat ini sementara berproses. Adapun jumlah pengaduan tertinggi pada 2018 ada pada lima sisi diantaranya, kepegawaian dengan jumlah 28, pendidikan sebanyak 25, informasi publik sebanyak 21, perhubungan dan infrastruktur sebanyak 14 dan kepolisian  sebanyak 11 aduan.

“Ini  peringkat lima teratas, yang menerima pengaduan dari masyarakat dari sisi jumlah pengaduan,” kata Lukman Umar.

Untuk jumlah pengaduan masyarakat berdasarkan kota/Kabupaten diantaranya, Jakarta Pusat sebanyak satu , Majene berjumlah 13, Mamasa berjumlah tiga, Mamuju termasuk provinsi sebanyak 94, Mamuju Tengah berjumlah 11, Pasangkayu berjumlah 8 dan Polewali Mandar berjumlah 27.

Sedangkan, jumlah pengaduan masyarakat berdasarkan kelompok instansi terlapor, diantaranya perbankan berjumlah lima, Pemkab dan Pemprov 96, Lembaga Struktural sebanyak delapan, kepolisian sebanyak 12, Instansi Kementerian sebanyak lima. Sementara Lembaga Peradilan, Lembaga Pendidikan Tinggi dan BPN masing-masing berjumlah satu.

Berdasarkan  jenis dugaan maladministrasi jumlah pengaduan, yaitu tidak patut sebanyak 14, tidak memberikan pelayanan sebanyak 35, tidak kompoten sebanyak 16, pungli sebanyak 14, penyimpangan prosedur sebanyak 56, penundaan berlarut sebanyak 19. Sedangkan, penyalagunaan wewenang, diskirminasi dan berpihak sebanyak satu.

“Untuk 2018 ini dari jumlah pengaduan yang ada, yang sudah diselesaikan sebanyak 116 atau 74 pesen, sedangkan yang masih berproses sebanyak  41 pengaduan atau 26 persen,” terang Laukman Umar.

Untuk rencana kerja 2018 yang sudah dilaksanakan, Lukman menyebutkan, terdapat beberapa kegiatan diantaranya, Ombudsman Care, Ombudmasn di Passikolang,  Ori On Kampus, sahabat Ombudsman in Action,  kacamata Ombudsman, Ombudsman mendendengar, kalender kerja dan sumber visi terbuka dan lainnya.

Selain menyampaikan potret kinerja pada 2018, Lukman juga menyampaikan Program kerja prioritas 2019, yaitu rekam jejak pelapor, Ombudsman mendengar, inisiatif Ombudsman, RCO dan verifikasi laporan masyarakat.

“RCO di sini berarti ada laporan yang harus segera dituntaskan saat itu,” tuturnya.

Terkait verfikasi laporan  masyarakat, Lukman menekankan, saat melakukan verifikasi, tidak semua laporan langsung ditangani Ombudsman, begitupun dengan pengaduan tidak semua menjadi kewenangan Ombudsman untuk menyelesaikannya.

(ADV/Mhy/Edit: Anhar)

banner 900x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Pemprov Sulbar Dapat Rapor Merah dari Ombudsman"