Pj. Gubernur Sulbar didampingi Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan saat mengamati Peta Sulbar mengecek keberadaan pulau Bala-balakang. (foto/humas)
banner 728x90

Mamuju, katinting.com – Atas klaim Pulau Bala-balakang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Sulbar langsung mengambil langkah dengan menggelar rapat bersama dengan Pemkab Mamuju.

Rapat yang diikuti Pj. Gubernur Sulawesi Barat Carlo B Tewu, Staf ahli Darno Majid, Kepala Bappeda, Junda Maulana, perwakilan Pemkab Mamuju dan OPD terkait memperjelas apakah dalam Perda Pemprov Kaltim Nomor 1  Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036,  dimana  pada pasal 40 poin c nomor 6 yakni kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup didalam wilayah provinsi meliputi kawasan Pesisir dan laut Kepulauan Balabalagan.

“Kami ngin memperjelas Kepulauan Balabalagan yang dimaksud adalah Kepulauan Bala-balakang yang masuk wilayah Kabupaten Mamuju atau bukan. Kalau memang itu yang dimaksud apa dasar mereka, karena secara hukum dan fakta, Bala-balakang merupakan bagian dari Sulbar. Penduduknya pun didominasi oleh mandar, itu historinya. Kalau memang betul kita akan kordinasikan ke pusat agar tidak menjadi persoalan,“ tandas Carlo.

Lebih lanjut Carlo menjelaskan, sesuai UU Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulbar dimana Bala-balakang masuk dalam wilayah administrasi Sulbar.

“Tim paling lambat harus berangkat besok (15 Maret,red), biar bisa diselesaikan secepatnya. Setelah ada klarifikasi dari sana, akan bersurat ke Kemendagri dan  Kemenpolhukam  untuk memfasilitasi permasalahan tersebut,” kata Carlo.

Kepala Dishub Sulbar yang juga pernah menjabat sebagai Karo Pemerintahan Sulbar, Khaeruddin Anas pada kesempatan tersebut  memastikan bahwa Balabalagan yang dimaksud oleh Pemprov Kaltim dalam Perda RTRW tersebut adalah Kepulauan Bala-balakang yang menjadi wilayah Provinsi Sulbar.

“Model seperti ini persis sama yang dilakukan saat Pulau Lere-lerekang diambil oleh Kalsel. Kita tidak mau ini terulang kembali. Hal ini harus diklarifikasi ke Kemendagri karena Perda tersebut terbit karena disahkan oleh Kemendagri dan kenapa Kemendagri terbitkan, sementara ada wilayah Sulbar yang masuk dalam wilayah Kaltim. Dari dulu wilayah Bala-balakang ingin dimiliki karena wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam,” tandas Khaeruddin Anas.

Perwakilan Pemkab Mamuju yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Mamuju memberikan ketegasan bahwa penduduk Bala-balakang saat ini dihuni  oleh masyarakat asli Mandar, Mamuju, Tubo, Dungkai, Karampuang, Landi/Rangas dan Sumare. Masyarakat disana pun tidak pernah ada yang ingin  pindah wilayah ke Kaltim, hanya saja Bala-balakang memang lebih dekat ke Kaltim. (ADV/Humas/Farid)

Bagikan
Deskripsi gambar...