Suasana seminar awal penyusunan Anjab menerima materi dari Lembaga Konsultan Analisis Jabatan Bandung, Joko Purwanto, di Aula Hotel Trisakti Pasangkayu. (Ist)
Suasana seminar awal penyusunan Anjab menerima materi dari Lembaga Konsultan Analisis Jabatan Bandung, Joko Purwanto, di Aula Hotel Trisakti Pasangkayu. (Ist)
banner 728x90

Pasangkayu, Katinting.com – Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) menggelar seminar awal dalam rangka penyusunan Analisis Jabatan (Anjab). Rabu 9 Mei 2018.

Seminar awal ini dibuka langsung oleh staf ahli bidang ekonomi Pemda Pasangkayu, Ilham ini diikuti 150 peserta dari seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pasangkayu. Dalam kesempatan tersebut, para peserta menerima materi dari Lembaga Konsultan Analisis Jabatan Bandung, Joko Purwanto.

Staf ahli bidang ekonomi Pemda Pasangkayu, Ilham mengungkapkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011 Tentang Analisis Jabatan, analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

“Aspek yang dianalisis adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap unit kerja. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut,” kata Ilham.

Menurut Ilham, hasil seminar awal ini merupakan kajian berupa rumusan yang nantinya dalam penyusunan analisis jabatan untuk setiap unit kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Uraian jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional. Peta jabatan yang berupa bentangan seluruh jabatan baik struktural maupun fungsional sebagai gambaran menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam unit organisasi atau dalam instansi.

Sementara Kepala Sub Bagian Ortala Kabupaten Pasangkayu, Andi Tenri Walang mengatakan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah.

“Dalam Pasal 2 dari peraturan tersebut disebutkan bahwa jabatan pelaksana ASN dikelompokkan  dalam klasifikasi jabatan PNS yang  menunjukkan  kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja,” pungkas Andi Tenri Walang Kepala Sub Bagian Ortala Kabupaten Pasangkayu.

(Advertorial)

Bagikan
Deskripsi gambar...