Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta saat menerima LHP dari BKP Sulbar. (Dok. Zulkifli)
banner 728x90
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsudin Hatta memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju usai kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sulbar.

Hal tersebut disampaikan Syamsuddin Hatta usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 kepada empat Pemerintah Kabupaten, yakni Pemkab Mamuju, Majene, Mamasa dan Polewali Mandar dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, Jumat (26/5/23).

Atas peraihan tersebut, Syamsuddin Hatta menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi karena kembali meraih Opini WTP tersebut untuk kedua kalinya selama menjabat sebagai Bupati Mamuju.

“Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju karena berhasil mendapatkan Opini WTP dari BPK Sulbar. Ini merupakan momentum untuk berbenah dalam rangka meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada,” kata Syamsuddin Hatta.

Hal itu sampaikan Syamsuddin Hatta dikarenakan BPK masih mendapatkan beberapa temuan yang harus segera diselesaikan. BPK juga sudah memberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Katanya pihaknya sebagai pihak legislatif akan mendukung penuh Pemkab Mamuju untuk menyelesaikan temuan BPK.

“Tentu kita akan mendukung sesuai dengan tupoksi kami, ini untuk kebaikan bersama. Kita harus berkolaborasi,” ungkapnya.

Dia berharap, dengan adanya hasil LHP ini akan memberikan motivasi agar tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Mamuju bisa terus mendapatkan WTP yang mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Sulbar, Heri Ridwan, menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh keempat pemerintah kabupaten di atas, di antaranya:

1. Perlunya rasionalisasi proses penetapan anggaran
2. Perbaikan pengelolaan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi
3. Penyesuaian pertanggungjawaban belanja daerah dengan ketentuan yang menyebabkan kelebihan bayar
4. Ketidaksesuaian anggaran bagi spesifikasi peralatan bangunan dan infrastruktur fisik dengan yang digunakan
5. Penertiban pengelolaan aset pemda.

Masih dalam penyampaiannya, Heri Ridwan juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dipedomani untuk perbaikan LKPD 2022 di atas, yaitu dengan melakukan penyusunan APBD dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan kajian data yang terukur dan rasional; lebih optimal dalam mengelola pendapatan daerah; memproses kelebihan bayar sesuai perundang-undangan; memproses kelebihan bayar dan denda kepada pelaksana pekerjaan; lebih optimal dalam menata usahakan aset daerah; dan merancang peraturan daerah dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

(Advertorial)

Bagikan

Comment