Munandar Wijaya dan Natsir saat menerima pengunjukrasa. (Foto Zulkifli)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Kurang lebih seratus massa aksi dari berbagai aliansi yang tergabung dalam Gerakan peduli Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), kembali mendatangi kantor DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Selasa, (15/1).

Kedatangan mereka ke kantor DPRD Sulbar ini menuntut kepada Pemerintah Provinsi Sulbar untuk segera membayarkan gaji GTT dan PTT yang masih tersisa lima bulan, yakni dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2018, sebanyak 925 tenaga GTT dan PTT lingkup Pemprov Sulbar, sesuai dengan SK 2018 yang terhitung satu tahun, karena sampai hari ini belum menemukan solusi pembayaran tersebut.

Selain itu, mereka meminta kepada DPRD Sulbar untuk mendesak pemerintah Sulbar dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar untuk merealisasikan tuntutan-tuntutan masa aksi tersebut.

“Kami berharap kepada DPRD Sulbar untuk menghadirkan sejumlah pejabat penting dalam pertemuan tersebut, diantaranya adalah Sekda, DPRD Prov Sulbar, BPK, BKD, pihak Kejaksaan dan perwakilan KPK Sulbar serta Komisi Informasi Publik (KIP) Sulbar,” ujar salah satu massa Aksi.

Aksi yang dimulai sekira pukul 10.00 Wita berlangsung cukup alot. Pimpinan DPRD Sulbar, Munandar Wijaya bersama anggota DPRD lainnya, menemui massa aksi dan mengajak mereka untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi terbaik terkait pembayaran gaji GTT dan PTT, dengan menghadirkan sejumlah pihak eksekutif.

Dalam RDP ini, Kepala Inspektorat Sulbar Suryadi mengusulkan, Pemprov Sulbar terlebih melakukan kordinasi dengan instansi hukum, baik Kejaksaan (TP4D) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini untuk memastikan tidak adanya pelanggaran dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Hal itu dikarenakan, gaji PTT dan GTT masuk kedalam belanja langsung, sehingga hal tersebut perlu kajian lebih lanjut.

“Kalau yang kita diskusikan ini masuk belanja tidak langsung, tidak ada masalah, bayarkan saja, tapi ini kan masuk kedalam kelompok belanja langsung, di belanja langsung tidak ada dikenal hutang,” ujar Kepala Inspektorat.

Hal itu dikarenakan, dalam setahun ini ada tiga SK GTT dan PTT yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan. Yakni SK pada tanggal 23 Januari 2018, SK 20 Juni 2018, dan yang ketiga tanggal 23 Juli 2018.

Dari tiga SK tersebut, dalam paparan Biro Hukum Pemprov Sulbar, Sahar yang hadir dalam RDP tersebut mengatakan, SK kedua (23 Juni 2018) mencabut dan memutuskan SK yang pertama (23 Januari 2018). Kemudian, setela melihat SK yang kedua, tidak ada pasal yang yang mencabut SK yang pertama.

“Jadi kalau kami melihat dari tiga SK ini, SK terakhir dan kedua tetap berlaku. Karena SK terakhir hanya mencabut SK yang pertama. SK kedua tidak dicabut. Jadi secara umum dua SK ini bisa berlaku,” ujarnya.

Sehingga untuk mencari solusi terbaik dari masalah tersebut, setelah melewati diskusi yang kurang lebih empat jam itu, maka dalam RDP ini memutuskan, DPRD, Eksekutif bersama dengan aliansi GTT dan PTT akan membentuk tim kecil untuk melakukan konsultasi kepada beberapa pihak yaitu kementerian dalam negeri dan juga TP4D bahkan Kejaksaan dan sebagainya.

Dan hasil yang disepakati dalam RDP ini adalah DPRD Sulbar bersama Eksekutif dan Aliansi Forum GTT dan PTT Sulbar, sepakat untuk membayar gaji yang belum terbayarkan dengan catatan akan di konsultasikan kepada TP4D dan Kemendagri.

Selanjutnya, DPRD Sulbar bersama Eksekutif akan mencermati kembali tentang Pergub BOMDA yang telah di keluarkan oleh Gubernur Sulbar.

Dan yang terakhir, DPRD Sulbar bersepakat untuk membentuk tim kecil dalam rangka menindaklanjuti apa yang telah di sepakati.

Hasil kesepakatan ini ditandatangani oleh, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, Asisten I Bidang Pemerintahan Sulbar, Muh. Natsir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Arifuddin Toppo, Kepala BKD, Amujib, Kepala Inspektorat Sulbar, Suryadi, BPKPD Sulbar, Muh. Darwis Damir, Biro Hukum Sulbar, Sahar dan Ketua forum GTT dan PTT Sulbar, Asrar.

“Kami disini tidak memiliki ahli untuk menentukan bahwa keputusan untuk membayarkan atau tidak membayarkan itu bertabrakan aturan atau tidak. Sehingga kita harus melakukan konsultasi untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulbar.

Munandar Wijaya menuturkan, DPRD tentu secara kelembagaan akan mendesak kepada pemerintah ketika memang ada ruang untuk segera membayarkan sisa yang belum dibayar. Serta merasionalkan Pergub terkait dengan angka-angka dan hak yang mereka harus terima.

“Kemudian sistem penggajiannya itu nanti akan dibicarakan dalam tim kecil soal bagaimana merumuskan dan mengkonsultastikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini mendagri dan juga disisi hukum Forkopimda, TP4D itu yang menjadi kesimpulan inti kita pada saat ini,” jelasnya.

Sehingga hasil dari RDP ini belum memutuskan akan membayar atau tidak gaji GTT dan PTT. Karena menurutnya, DPRD bukan pengambil keputusan dalam konteks tersebut. Karena seyogyanya yang harus hadir semua pihak, Forkopimda, Kejaksaan, kepolisian dan sebagainya untuk merumuskan persoalan ini.

“Inspektorat menyarankan untuk melakukan konsultasi, Biro Hukum melihat dari 3 SK itu hanya dua yang berlaku. Padahal SK yang ketiga ini sudah menutupi yang kedua. Nah ini kemudian membuat kita semakin berkesimpulan dan yakin melakukan konsultasi,” tuturnya.

“Terkait dengan standarisasi gaji, tentu kita harus melihat mana yang layak bagi mereka. Soal hitungannya seperti apa tentu harus menyesuaikan kemampuan anggaran juga hasil konsultasi,” sambungnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, tinggal menunggu perintah ke Mendagri untuk melakukan konsultasi.

“Kita konsultasi kesana (Mendagri) tapi harus ada data valid yag kita pegang. Karena jangan sampai otak bingung kalau sampai sampai disana kita tidak punya data yang valid,” katanya.

Ketua Forum GTT dan PTT Sulbar, Asrar, mengatakan upaya DPRD bersama pihak Eksekutif untuk melakukan konsultasi ke Mendagri jika itu suatu yang menjanjikan kenapa tidak.

Namun yang ia sesalkan adalah DPRD sebagai lembaga pengawasan melihat ini situasi yang lemah. Karena seharusnya mereka sudah mengambil keputusan pada saat ini.

“Sebetulnya biar tidak pergi (konsultasi) inikan sudah jelas. Tapi saya yakin dan percaya, dengan dibentuknya tim kecil ini berdampak baik bagi PTT dan GTT,” katanya.

“Kami menerima keputusan ini dan saya yakin juga pihak DPRD dan Eksekutif tidak mungkin melakukan ini kalau hanya merugikan warganya,” tambahnya.

Asrar juga menambahkan, pihaknya akan tetap sabar, menunggu proses dari hasil konsultasi tersebut. Namun ketika hasil konsultasi nantinya tidak berpihak kepada mereka, mereka akan kembali melakukan aksi-aksi yang lebih besar lagi.

“Kita akan sabar menunggu proses. Tapi Kalau ini akan mentah, kita akan mentahkan kembali, baik itu berupa aksi tetap kita akan maju, apapun risikonya,” Asrar.

Suasana RDP terkait gaji PTT dan GTT di DPRD Sulbar. (Foto Zulkifli)

(ADV/Zulkifli)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here