Sekwan Pasangkayu, M. Zain Machmud (kiri) dan Plt Kadis PUPR Pasangkayu, Sumarlin sedang mendalami dokumen tahapan pembahasan ranperda RTRW
banner 728x90

Pasangkayu, Katinting.com – Pembahasan ranperda rencana tata ruang wilayah (RTRW) antara DPRD dan Pemda Pasangkayu belum menemukan titik terang.

Pasalnya, silang pendapat terus berlanjut hingga akhir rapat di ruang Aspirasi Gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Rabu, 28 Desember 2022.

Perda RTRW, menurut Herman Yunus beda dengan perda yang lain. Seharusnya, perda ini sudah memiliki persetujuan substansi sebelum diserahkan ke DPRD.

“Karena (perda) ini masih rencana, tentu membutuhkan data-data pendukung. Sehingga tidak berkekuatan hukum tetap jika persoalan tekhnis tidak terpenuhi,” tutur ketua Bapemperda DPRD Pasangkayu ini.

Dari beberapa tahapan, Plt Kadis PUPR Pasangkayu, Sumarlin menyebut ini masih tahapan ketiga yakni pembahasan RTRW.

“Sebelumnya, sudah dua tahapan kita lalui, yaitu penyusunan RTRW dan persetujuan dari DPRD,” sebut Sumarlin.

Selanjut, rancangan ini akan disampaikan ke gubernur dan kementerian ATR/BPN. Dan, kemudian pembahasan lintas sektor.

Kabag Hukum Setda Pasangkayu, Mulyadi menjelaskan bahwa pembahasan ranperda RTRW diperlukan petunjuk dari kementerian tekhnis.

“Khusus RTRW, ada beberapa permen yang mengatur. Hasil dari pembahasan bersama DPRD, harus ada kesepakatan substansi,” jelas Mulyadi.

Pada kesempatan ini, anggota Bapemperda, Nurlatif mengingatkan agar pembahasan ranperda ini tetap mengacu pada regulasi.

“Apa yang disampaikan ketua (Herman Yunus) secara tidak langsung dapat menganulir semua pembahasan ini. Karena, dia menyebut harus ada persetujuan substansi pada perencanaan,” kata Nurlatif.

“Jangan sampai kita salah melangkah. Kita seakan menjalankan regulasi tapi sebenarnya melanggar regulasi. Mari kita adu argumen sebelum keluar dari ruangan ini,” tambah Nurlatif.

Tak sampai di situ, soal berita acara penyerahan juga tak luput dari perdebatan. Kata M. Zain Machmud dokumen pandangan umum fraksi itu sebagai penggantinya.

“Tahapan pandangan umum sudah dijelaskan tanpa ada berita acara. Karena, dalam dokumen pandangan umum itu sudah jelas,” kata Sekretaris DPRD Pasangkayu itu.

Arham Bustaman

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here