banner 728x90

Pelayanan Publik di Pemprov Sulbar Tidak Memuaskan

1290 views
banner 728x90
Rapor Merah Ombudsman, Pelayanan Publik di Pemprov Sulbar Tidak Memuaskan

Jajaran Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Barat, melakukan tatap muka dengan Pemerintah Provinsi Sulbar

Katinting.com, Mamuju – Jajaran Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Barat, melakukan tatap muka dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka penyerahanan Rapor hasil penilaian kepatuhan Pemerintah Daerah, terkait pemenuhan Komponen Standar Layanan Publik, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dasar Nomor 25 Tahun 2009. Senin (01/02)

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Aula lantai II Kantor Gubernur Sulbar, dihadiri sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemprov Sulbar, yang dipimpin langsung Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar. Jamil Barambangi, di dampingi Asisten III Pemprov Sulbar, Nur Alam Tahir.

Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, sangat mengapreasisai kinerja Ombudsman di Sulawesi Barat, bahkan ia berharap dengan penyerahan hasil penilaian ini, dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Sulbar, untuk lebih berbenah dalam hal layanan publik.

“Dengan kehadiran Ombudsman memberikan rapor hasil penilaian kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan komponen standar layanan publik, dilingkup Pemprov Sulbar, akan menjadi bahan evaluasi bagi setiap SKPD, untuk melakukan perbaikan khususnya di bidang layanan publik,” tutur Jamil Barambangi.

Lebih lanjut, Jamil Barambangi, menambahkan, sinergi antara pihak Ombudsman dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kedepan harus lebih ditingkatkan, sebab pengawasan di sektor pelanggaran Mal Administrasi pada layanan publik akan melahirkan pelayanan yang dinamis terkhusus di Sulawesi Barat, dan semua kabupaten diwilayah Sulawesi Barat.

“Pertemuan ini bukan yang terakhir, tetapi kita berharap kedepan koordinasi antara Ombudsman dan Pemprov Sulbar akan terus ditingkatkan, bahkan jika memungkinkan akan ditindak lanjuti dalam bentuk MoU,” lanjut Jamil.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, menegaskan. Hasil observasi dan penilaian yang dilaksanakan Ombudsman terhadap lembaga pemerintahan Provinsi  Sulbar, secara umum kondisi pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Provinsi Sulbar pada tahun 2015 hasilnya belum memuaskan.

“Data tingkat kepuasan masyarakat sesuai laporan yang masuk ke Ombudsman perwakilan Sulbar dapat disimpulkan bahwa kondisi pelayanan publik secara umum pada sejumlah instansi di provinsi Sulbar belum mampu memperlihatkan hasil yang diharapkan. Selain menilai lembaga pemerintah Provinsi, ORI perwakilan Sulbar juga telah melakukan penilaian terhadap instansi pemerintah lainnya yakni Pemkab Mamuju, Majene dan Polewali, termasuk sejumlah instansi swasta lainnya. Salah satu indikator masih buruknya pelayanan lembaga pemerintah Provinsi Sulbar kepada masyarakat yaitu lambatnya tanggapan ataupun advokasi terhadap pengaduan yang diajukan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di provinsi Sulbar masuk dalam zona merah secara nasional, mayoritas belum penuhi persyaratan sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,” tutup Lukman Umar. (Ali Akbar)

 

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.