banner 728x90

Ombudsman Sulbar Akan  Pantau Program Prona Di Mamuju

1572 views
banner 728x90
Ombudsman Sulbar Akan  Pantau Program Prona Di Mamuju

BPN Kabupaten Mamuju saat menggelar kegiatan sosialisasi terpadu

Katinting.com, Mamuju – Mengawali kegiatan program legalisasi asset atau PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat  tanah  yang akan  diselenggarakan secara massal dikabupaten Mamuju tahun ini. Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Menggelar kegiatan sosialisasi terpadu, yang menghadirkan jajaran Ombudsman Sulbar, Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, Polres Mamuju, dan Pemkab Mamuju serta sejumlah kepala desa dari 5 kecamatan  lingkup Kabupaten Mamuju.

Kepala BPN Mamuju, Muhammad Daming, Mengatakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penerbitan sertifikat melalui proyek prona tahun 2016, selain itu, kehadiran sejumlah pihak terkait diharapkan dapat memberikan masukan dan saran, kepada BPN Mamuju dan  para kepala desa selaku penyelenggara, untuk menghindari sejumlah persoalan yang  timbul dalam kegiatan ini, salah satunya terkait tumpang tindih kepemilikan lahan, termasuk beban biaya yang akan timbul, karena meski proyek prona dinyatakan gratis, namun dalam kegiatan tehnis dilapangan tetap akan  membutuhkan biaya, sementara tidak ada pos anggaran baik dari BPN Mamuju, pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga akan berpotensi menimbulkan pungutan biaya yang dibebankan kepada masyakarat selaku peserta.

“Kegiatan prona ini pak, telah di gratiskan dari pusat sehingga tidak ada celah bagi kami untuk melakukan memungut dalam bentuk apapun, namun demikian tehnisnya dilapangan akan membutuhkan biaya, salah satu contohnya pak, harus ada patok beton sebagai tanda batas lahan, sementara tidak ada pos anggaran untuk ini, baik dari BPN Mamuju, Pemkab Mamuju, apalagi pemerintah desa, sehingga kehadiran sejumlah pihak terkait seperti kejaksaan, Ombudsman, Polres Mamuju dan Pemkab Mamuju, diharapkan dapat memberikan saran atau  solusi tanpa harus melakukan pelanggaran hokum,” Kata Muhammad Daming.

Menanggapi hal itu, kepala perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, mengatakan. Sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan BPN Mamuju, kaitannya dengan penerbitan sertifikat massal yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di daerah ini, bahkan ia berharap, sosialisasi terpadu yang dilaksanakan bersama dengan sejumlah pihak terkait, dapat meminimalisir persoalan yang timbul dikemudian hari, seperti adanya tumpang tindih kepemilikan lahan  termasuk pungutan biaya yang dibebankan kepada peserta yang ikut dalam program prona tahun 2016. Namun demikian, lukman meyakini jika proses administrasi dilaksanakan dengan baik, bisa dipastikan tidak akan menimbulkan persoalan.

“Kami secara kelembagaan sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak BPN Mamuju, sehingga melalui kegiatan ini, diharapkan melahirkan solusi kaitannya dengan beberapa persoalan yang terjadi, seperti tumpang tindih kepemilikan tanah yang akan disertifikatkan termasuk biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pengukuran dilapangan,” Jelas Lukman.  (AA)

 

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.