banner 728x90

Normalisasi Sungai Lariang, Komisi II DPRD Matra Usulkan Anggaran Rp. 60 Miliar

banner 728x90
Normalisasi Sungai Lariang, Komisi II DPRD Matra Usulkan Anggaran Rp. 60 Miliar

Rapat Pembahasan Normalisasi Sungai Lariang

 

Katinting.com, Pasangkayu – Erosi sungai Lariang yang terus mengancam pemukiman dan lahan perkebunan warga, apa lagi saat musim penghujan seperti saat ini, diusulkan oleh komisi II DPRD Matra ke pemerintah pusat melalu balai wilayah sungai sulawesi III Palu Sulawesi Tengah agar dianggarkan normalisasi sungai Lariang sebesar Rp. 60 miliar.

Dana tersebut dinilai untuk sementara bisa digunakan untuk melakukan penanggulan bibir sungai menggunakan batu gajah disepanjang Dusun Kalindu, dan Bambakoro, sebab kedua dusun yang berada di muara sungai itulah dianggap paling rawan dengan ancaman erosi.

Ketua Komisi II DPRD Matra Saifuddin Andi Baso, saat menggelar rapat dengan stekholder terkait upaya normalisasi sungai lariang, Senin 7 Maret, menyampaikan bahwa dari total Rp. 181 miliar dana pusat yang dikelola oleh balai wilayah sungai sulawesi III Palu Sulteng yang masuk ke Matra, Rp. 60 milar diantaranya mesti dialokasikan untuk normalisasi sungai Lariang.

“Jadi dana yang masuk ke Matra itu dari pusat balai Rp. 181 miliar dan dari provinsi Rp.23 miliar, peruntukannya itu untuk penanggulan pantai, kemudian untuk normalisasi sungai, dan terakhir untuk air baku, nah untuk penanganan sungai Lariang yang baru proses tender itu baru sekira Rp. 15 miliar, makanya kami minta ditambah lagi sekira Rp. 45 miliar,” terangnnya.

Saifuddin mengharapkan dengan adanya proyek normalisasi sungai Lariang tersebut, warga serta lahan perkebunan yang berada disepanjang bantaran sungai bisa terhindar dari ancaman erosi.

Iapun meminta aktiftas tambang yang ada disungai Lariang, beraktifitas sesuai dengan perizinan yang diberikan, serta tetap mengindahkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

“Saya meminta kepada instansi terkait untuk tidak lagi menerbitkan rekomendasi dan perizinan, jika memang ada penambang-penambang yang ada di Matra tidak memiliki kelengakapan Amdal. Bahkan aktifitas tambang itu harus dihentikan,” tegasnya. (Joni)

 

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.