Anggota DPRD Sulbar, Abdul Halim (foto.srf)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Tak sedikit kucuran APBN untuk mendanai sejumlah program fisik di Sulbar. Kurang lebih ratusan miliar dikucurkan  setiap tahun.

Anggota DPRD Sulbar, Abdul Halim menyebutkan, khususnya anggaran yang dikelola Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, itu kurang terkoordinasikan ke Pemda Sulbar.

Olehnya, Ia meminta, Kementerian PU melakukan evaluasi terhadap kinerja BWS Sulawesi III. Sebab di lapangan, mulai muncul masalah. Bahkan, beberapa program fisik melalui balai tersebut mulai ditelusuri kejaksaan.

Halim berpendapat, BWS Sulawesi III tidak efektif dalam menjalankan sejumlah program. Kesannya juga jalan sendiri. Padahal, koordinasi dengan Pemda sangatlah penting.

“Ini nanti ada masalah baru kita tahu keberadaan programnya. Itulah karena balai memang jalan tanpa ada kordinasi sebelumnya,” kata Abdul Halim belum lama ini.

Ia mencontohkan, proyek pembangunan tanggul pengendalian banjir dan penguatan tebing sungai Mamasa Rp 42 milliar tahun 2015, Itu program balai yang kini menuai persoalan. Pada kasus ini, indikasi pelanggaran benar atau tidak, Kejati Sulselbar tengah melakukan investigasi. (Srf)

Bagikan
Deskripsi gambar...