Tim penyusun laporan kinerja Pj Gubernur Sulbar, dipimpin oleh Kepala Bapperida Sulbar Dr, Junda Maulana, saat mengikuti pra evaluasi kinerja bersama Inspektorat Jenderal Kemendagri RI via virtual. (dok Ist)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Masih kurangnya data dalam laporan kinerja Pj Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkuak dalam pra evaluasi pada proses asisten virtual oleh tim evaluasi kinerja gubernur bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Rabu (07/02).

Para evaluator dalam asistensi pra evaluasi tersebut, memberikan respon masukan untuk perbaikan evaluasi kinerja Pj Gub Sulbar mendatang, yang dijadwalkan pada 20 Februari 2024, sebagai Evaluasi Kinerja hingga Triwulan ke III.

“Hanya saja pada pra evaluasi ini, masih ditemukan sejumlah data yang belum dimasukan, karenanya, tim evaluator memintakan kepada tim penyusunan laporan melengkapi datanya” ungkap Ketua Tim Penyusun Laporan, Dr Junda Maulana yang juga Kepala Bapperida Sulbar.

Ia menyampaikan desakan kepada pihak penyusun dengan memberikan batas waktu, paling lambat Senin (12/02) data yang masih belum dimasukan kiranya sudah mereka masukan.

“Kami di desak, hingga Senin depan, paling lambat, sudah kami sudah menyerahkan laporan yang datanya, sesuai dengan yang diminta oleh tim evaluasi nantinya” ujar Dr. Junda Maulana.

Ia mengungkapkan sesuai dengan surat Inspektur Jenderal Kemendagri RI Nomor 800.1.14/109/IJ Tanggal 9 Januari 2024, maka pihak Kemendagri RI akan melakukan evaluasi Kinerja Pj Gubenur Sulbar pada 20 Februari mendatang.

“Dan yang akan dievaluasi sebanyak 10 poin, masing masing Inflasi, Stunting, BUMD, Layanan Publik, Pengangguran, Kemiskinan Ekstrem, Kesehatan, Penyerapan Anggaran, Kegiatan Unggulan dan Perizinan. Ini sebagai evaluasi tindak lanjut atas implementasi arahan Presiden RI.” ungkap Dr Junda Maulana.

Dr. Junda Maulana yang juga selaku Ketua Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pj. Gubernur Sulbar menyebut salah satunya terkait inflasi.

“Kita diminta menggambarkan trend kenaikan harga dan menganalisis data komoditas penyebab inflasi, serta merincikan langkah konkret yang telah dilakukan” bebernya

“Kemudian konsep, program dan kegiatan dalam RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang memperkuat hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, khususnya target layanan dasar yang belum tercapai,” sambungnya.

Lebih lanjut, Junda menyampaikan, tim penyusun juga diminta penggambaran konkret mengenai rencana penataan dan penyelesaian tenaga non ASN. Begitu pula, penyederhanaan struktur organisasi, penyederhanaan jabatan dan penerapan penyesuaian sistem kerja.

“Kemudian terkait pemilu, tim evaluator menanyakan dasar dan bagaimana pengalokasian anggaran pemilu, serta penjelasan terkait koordinasi penyelenggaraannya. Mulai dari sosialisasi netralitas ASN, daftar pemilih, hingga pengecekan logistik,” pungkas Dr. Junda Maulana. (**/Fhatur Anjasmara)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here