Unjukrasa PMII Mamuju di Kejari Mamuju. (Foto Anhar)
Kepala Kejari Mamuju saat menerima pengunjukrasa PMII Mamuju. (Foto Anhar)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember kemarin, diperingati PMII Cabang Mamuju dengan melakukan aksi unjukrasa ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, yang mempertanyakan kinerja Kejari dalam menangani kasus korupsi.

BACA JUGA : Usut Tuntas KKN, Polda Sulbar Jangan Kendor

Ketua Cabang PMII Mamuju, Rusdi Nurhadi mempertanyakan keberadaan Kejari Mamuju yang minim prestasi mengungkap kasus korupsi, “Kejari ini kami anggap tidak punya track record dalam menangani kasus korupsi.”

Padahal menurut, Rusdi, cukup banyak dugaan korupsi yang terjadi tapi kejari alpa dan terkesan berdiam diri. “Jangan sampai ada kongkalikong melanggengkan Korupsi dibumi Manakarra yang kita cintai ini, Kejari harus berani mengambil sikap tegas berdasarkan hukum, dan tidak tebang pilih,” pintanya. Senin (10/12).

Heriansyah, Korlap Aksi juga mempertanyakan kerja-kerja Kejari Mamuju selama ini. “Kami minta untuk proaktif dalam mengusut sejumlah kasus KKN. Kejaksaan ini jangan berdiam diri, usut tuntas semua dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa dan berani menangkap kepala desa nakal,” katanya.

Hariansyah juga meminta Kejari Mamuju untuk mengawal Gaji PTT dan GTT di Pemprov Sulbar yang dianggap sarat KKN.

“Kejari Mamuju jangan diam, ada anggaran untuk membayarkan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebesar 13 miliar, tapi baru terealisasi 6 miliar. Lalu kemana itu 7 miliar itu? Ini harus diselidiki tuntas dan tangkap semua yang terlibat menyelewengkannya,” tegas Heriansyah.

Sementara itu Kepala Kejari Mamuju, Andi Muh. Hamka menemui unjukrasa mengatakan, apa yang kami lakukan sudah maksimal, tapi temuan belum maksimal.

“Terkait dana desa kami sudah melakukan penyidikan, tinggal menunggu hasil auditnya. Bila ada indikasi Korupsi kami tidak tebang pilih, siapa pun yang terlibat tentu saya sikapi,” kata Andi Muh. Hamka.

Kepala Kejari Mamuju juga meminta pengunjukrasa untuk melakukan kontrol atas kerja Kejari, dan menyerahkan data jika ada.

Andi Muh. Hamka menegaskan komitmennya, dan meminta supaya pengunjukrasa bersabar, “Kami tidak akan tebang pilih.”

Ia menguraikan, “Satu, perkara kemarin dari DPRD Provinsi, itu sudah kami tuntut, tapi hakim punya pendapat lain. Kita nyatakan kasasi, tunggu itu. Kedua, hari ini ada penyerahan tanggungjawab dari polisi terkait perkara korupsi, lebih jelasnya tanyakan langsung pada kasi Pidsus, hari ini pun kami tahan. Yang ketiga, ada sementara kita tangani perkara desa Salulebbo, kita sementara menunggu kasil auditnya, bilamana hasil akhir mengatakan cukup bukti kita tangkap,” jelasnya.

Ia pun meminta massa aksi untuk mendukung kejaksaan dalam menangani setiap kasus dan memberikan data jika ada.

Unjukrasa PMII Mamuju di Kejari Mamuju. (Foto Anhar)

(Anhar)

Bagikan
Deskripsi gambar...