Ini kan gila, banyak program di OPD yang baru mau jalan jelang akhir tahun ini, kerusakan ini dimulai dari perencanaan yang amburadul, terkesan asal habiskan anggaran. Seolah-olah melayani harapan rakyat padahal program kegiatan untuk rakyat tidak dijalankan tapi SPPD jalan terus
Mamuju, Katinting.com – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Wakilnya Enny Anggraeny Anwar, Pasca dilantik bulan Mei 2017 lalu sampai hari ini dianggap belum menunjukkan kerja yang maksimal.
Meski mengkampanyekan melanjutkan pembangunan dari pendahulunya, dengan mengusung tagline Maju Malaqbi itu tidak terwujud dalam kerja-kerjanya. Tak hanya ABM-Enny, kritikan tajam juga ditujukan kepada lambatnya kinerja para OPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat, dimana rendahnya serapan anggaran hingga jelang akhir tahun 2018 ini.
Tersebut disampaikan oleh Sukri, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Ia pun meminta agar gubernur segera melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang dianggap lambat dalam melaksanakan tugasnya, dan menganggap apa yang dikerjakan oleh sejumlah OPD hanya menghabiskan anggaran dengan berbagai perjalanan dinas yang tidak penting.
“Sebaiknya gubernur segera melakukan evaluasi kepada kepala OPD yang serapan anggarannya minim untuk segera diganti. Banyak kepala OPD yang ogah-ogahan melaksanakan program, karena sudah mau pensiun, sehingga kerjanya hanya wara-wiri habiskan SPPD,” ucap Sukri saat diwawancarai.
Sukri Umar juga mengatakan, banyak eselon 3 dan 4 tidak punya tanggungjawab melaksanakan kegiatan fisik, karena SPPD sudah dihabiskan oleh pejabat sebelumnya. “Coba bayangkan, dirumah sakit saja kita alokasikan anggaran untuk pengadaan obat 7 miliar, tapi yang diserap baru belasan persen, kan gila,” pungkasnya.
Kalau hal ini dibiarkan, pak gubernur terancam tidak bisa mencapai visi-misinya, kasihan ini Ali Baal, dia tertipu model OPD yang banyak bicara tapi tidak bisa bekerja, tandasnya.
Tidak hanya gubernur ABM, Sukri Umar juga berharap agak kiranya Wakil Gubernur Enny Anggareny dapat benar-benar melakukan tugasnya dalam mengawasi kinerja para kepala OPD yang dinilai hanya melayani diri sendiri. “Wakil gubernur juga mesti melaksanakan tugasnya, mengawasi kerja-kerja OPD yang cenderung melayani diri sendiri bukan melayani masyarakat Sulbar,” ucapnya.
Politisi partai Demokrat ini juga menilai banyak program di OPD yang baru akan dimulai menjelang akhir tahun ini, karena proses perencanaan yang tidak baik dan hanya terkesan menghabiskan anggaran saja. “Ini kan gila, banyak program di OPD yang baru mau jalan jelang akhir tahun ini, kerusakan ini dimulai dari perencanaan yang amburadul, terkesan asal habiskan anggaran. Seolah-olah melayani harapan rakyat padahal program kegiatan untuk rakyat tidak dijalankan tapi SPPD jalan terus,” papar Sukri.
Ia pun meminta Gubernur segera melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada semua kepala OPD-nya, bila perlu gubernur membuat larangan kepala OPD perjalanan dinas luar, bahkan pemecatan bagi anak buahnya yang malas-malasan. “Masa Ahok berani pecat anak buahnya pak ABM tidak?,” harap Sukri.
(Rahmat/Anhar)
Comment