Mamuju, Katinting.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menekankan pentingnya sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya dalam menangani masalah 4+1, yaitu Kemiskinan, Stunting, Pernikahan Usia Anak, Anak Tidak Sekolah, dan Pengendalian Inflasi di Sulbar, khususnya Kabupaten Mamuju.
Junda Maulana menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 di Ruang Pola Kantor Bupati Mamuju pada Rabu, 17 Januari 2024.
Dalam paparannya, ia menyoroti arah kebijakan pembangunan Sulbar dan mengajak Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk bersama-sama sukses dalam melaksanakan program prioritas di Sulbar.
“Forum konsultasi publik ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2025, di mana kita dapat memperoleh masukan dan saran yang dapat meningkatkan kualitas rancangan awal RKPD. Sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulbar sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam menangani masalah 4+1,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah lingkup Kabupaten Mamuju, tokoh masyarakat, organisasi/lembaga, dan perusahaan di Kabupaten Mamuju.
(hms/ed:Jhamhur Anjasmara)
