Oleh : Lubis, SH
Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Hukum (L-Sakum) Mamuju Utara
Secara simbolis Negara Indonesia telah merdeka tapi subtansi kemerdekaan itu hanyalah milik mereka yang pintar dan berkuasa.
Kemerdekaan Indonesia semestinya dapat dirayakan dengan semangat persatuan, kedaulatan ekonomi dan semakin mandirinya negara kita dari intervensi negara Asing. Disela sela perayaan kemerdekaan RI ke 71, yang semestinya kita isi lewat adanya kemampuan untuk menentukan sendiri kebijakan politik bukan malah saling menyerang antar sesama bangsa sendiri.
Seperti halnya sekarang ini, hanya karena Seorang Arcandra Tahar yang mempunyai dwi kenegaraan bisa diangkat menjadi seorang menteri ESDM sebelum terlebih dahulu memastikan status kewarganegaraannya sehingga membuat polemik yang sangat heboh.
Dan tidaklah mungkin bila seorang Arcandra mampu mengibuli seorang kepala negara dengan menyembunyikan status kewarganegaraannya agar diangkat menjadi seorang menteri di Negeri ini tanpa ada sebuah skenario politik yang memang disengaja agar kita, bangsa Indonesia berperang dengan sesama bangsa sendiri.
Apa jadinya negara ini jika seorang presiden tidak mengerti benar tentang profil seorang menteri yang nanti akan membantunya dalam melaksanakan tugas kenegaraannya. Tentu ini menjadi hal yang sangat Ironi.
Arcanda tahar adalah putra bangsa yang cerdas dan merupakan aset bangsa yang berharga, begitu pun dengan mantan presiden RI ke 3 (BJ. Habibie) yang lebih memilih berkarya di Jerman, tapi mereka ditelantarkan oleh bangsanya sendiri.
Kalau hal ini kita singkronkan dengan Kabupaten Mamuju Utara, sebagai daerah otonom yang memiliki sumberdaya alamnya yang kaya, namun sayang kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh konglomerat daerah yang memegang kekuasaan.
Negara besar bersama dengan lahirnya otonomi baru bagi daerah, mestinya dapat menjadi harapan baru bagi rakyat di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kekuasaan diemban diatas negara yang besar dan berdaulat mestinya dapat menjadi wujud kesejahteraan yang besar bagi rakyatnya.
Namun kenyataannya, sangat disayangkan pemimpinnya banyak yang kerdil dan buta akan keadilan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya karena ternyata sumber ekonomi yang produktif dan yang besar dikuasai oleh investasi swasta.
Mamuju Utara memiliki Perkebunan kelapa sawit begitu besar dan luas, namun hanya menyisakan sengketa dan konflik ditingkatan masyarakat.
DPRD bukannya serius dalam menangani kasus sengketa antara masyarakat dan perusahaan, tapi hanya berkesan jalan ditempat dan mengejar untung rugi ekonomi dan politik saja. Sementara itu rakyat dijanjikan kemenangan oleh mereka yang mengaku sebagai pejuang rakyat.
Kita ini adalah negara yang besar, tapi hampir dipastikan kemerdekaan itu milik mereka yang mempunyai peran katanya wakil rakyat. (*)
