oleh

Kadis Transmigrasi Sulbar Hadiri Rakot GTRA

banner 728x90

Mamuju, Katinting.com  – Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, H. Ibrahim menghadiri rapat koordinasi gugus tugas performa agraria yang digelar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Rabu (29/6/22).

Kegiatan dengan “Kebijakan reforma agraria untuk kesejahteraan masyarakat mendukung kawasan inti dan penyangga IKN”, Kesepakatan bersama Sulawesi-Kalimantan itu juga diselenggarakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bersama seluruh gubernur se-Sulawesi dan se-Kalimantan menyatakan komitmen menegakkan reforma agraria utamanya untuk mendukung kawasan inti penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara.

Menteri Hadi Tjahyanto menyebutkan dengan adanya komitmen serta dukungan seluruh gubernur se-Sulawesi dan se-Kalimanatan menjadi sangat berarti untuk kelancaran pembangunan IKN.

Pada kesempatan itu, Hadi Tjahyanto mengatakan, reforma agraria merupakan bagian dari upaya untuk  melakukan penataan, pemanfaatan, serta memberikan keadilan bagi tanah masyarakat, sehingga melalui gugus tugas reforma agraria, pemerintah hadir untuk memberikam solusi terkait penyelesaian masalah tersebut.

Reforma agraria kata mantan Panglima TNI ini sangat penting karena menjadi program nasional, serta relevan sebab pembangunan IKN perlu didukung secara bersama. Hadi menekankan kepada para gubernur sebagai ketua GTRA di seluruh Indonesia wajib mendukung program kawasan inti penyangga IKN.

“Dukungan itu untuk menyukseskan kawasan inti IKN karena adanya keselarasan pembentukan kawasan inti IKN,” terangnya.

Di sisi lain terkait dengan reforma agraria ini, Hadi ingin untuk dilakukan percepatan pendaftaran tanah,  dia berharap yang tergabung dalam rapat GTRA, dapat mendukung PSTL, agar kegiatan sosial, ekonomi bisa berjalan sehingga tidak ada lagi sengketa.

Hadir sejumlah provinsi yang menjadi penyangga IKN antara lain, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, serta Kanwil BPN yang menjadi provinsi penyangga IKN tersebut.

(Advetorial)

Bagikan

Komentar