Inspektur Inspektorat Sulbar, M. Natsir. (hms)
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Inspektorat Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar pertemuan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar untuk membahas tindak lanjut dalam 60 hari terhadap temuan dari Pemeriksaan/Pengawasan BPK RI dan Irjen Kemendagri.

Rapat yang dipimpin oleh Inspektur Inspektorat Sulbar, M. Natsir, di Aula Inspektorat Sulbar pada Rabu, 31 Januari 2024, bertujuan untuk mengingatkan OPD akan pentingnya tanggapan cepat terhadap temuan tersebut.

M. Natsir menjelaskan bahwa sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, OPD diharapkan mampu menindaklanjuti temuan BPK hingga mencapai persentase 85 persen. Ini dianggap sebagai penilaian kinerja bagi OPD.

“Jika dalam waktu 60 hari tidak ada tanggapan, maka tanggung jawabnya akan jatuh kepada kepala daerah. Jika tidak ada tanggapan, maka temuan tersebut dapat diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI telah diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulbar sejak 22 Januari 2024. Di dalam rapat, diharapkan temuan serta rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari.

“Natsir menegaskan bahwa kami akan terus memantau proses ini secara intensif, oleh karena itu, saya meminta agar 60 hari menjadi fokus perhatian kita semua,” tandasnya.

(*/ed:Anhar)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here