Darwis Pamatong
Darwis Pamatong
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Kabar gembira buat masyarakat miskin di Matra, yang terbelit masalah hukum. Pemkab Matra telah menginisiasi pembentukan perda bantuan hukum untuk rakyat tidak mampu secara ekonomi. Ini merupakan yang pertama di Sulbar.

Kepala Bagian Hukum dan HAM, Pemkab Matra Darwis Pamotong menyampaikan bahwa pengusulan perda bantuan hukum itu merupakan tindak lanjut dari visi misi bupati dan wakil bupati Matra, yang menginginkan kemudahan akses keadilan (access to justice) bagi masyrakat miskin.

Dengan hadirnya perda tersebut, masyarakat miskin yang ada di Matra yang terbelit kasus hukum tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ketika menjalani proses penyelesaian hukumnya dipengadilan, sebab semua biaya terkait penyelesaian perkaranya bakal ditanggung oleh Pemkab.

Tidak hanya biaya perkara, Pemkab juga menyediakan advocat, sebagai pengacara yang mendampingi bersangkutan saat berperadilan nanti. Pendampingan advocat dilakukan hingga penyelesaian persoalan hukumnya berkekuatan hukum tetap.

“Biaya advocat itu kami tanggung. Dalam realisasinya nanti, pemkab akan membangun kemitraan dengan advocat yang telah ditunjuk khusus untuk itu. Jadi nanti masyarakat berperkara tinggal mengikuti sidang saja” terang Darwis Pamotong, Kamis 15 Desember.

Sayangnya, pendampingan hukum gratis ini hanya diperuntukan bagi perkara yang sifatnya perdata, sebab menurut Darwis Pamotong bahwa kasus pidana, masyarakat selaku korban telah mendapat pendampingan hukum dari negara (polisi dan jaksa).

Perda bantuan hukum ini sendiri masih sementara dalam pengusulan dalam program legislasi daerah (prolegda) 2017, bersama 13 ranperda lainnya. Darwis berharap usulan perda tersebut bisa disetujui dan ditetapkan sebagai perda pada tahun 2017 mendatang.

“Disadari anggaran Pemkab Matra terbatas, makanya masih dirumuskan berapa kasus yang bisa didampingi tiap tahun, kemudian pengacara yang ditunjuk itu memang pengacara yang siap dengan nominal anggaran yang kami siapkan per kasusnya,” sambungnya.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Matra Ikram Ibrahim mengaku sangat mengapresiasi usulan Perda bantuan hukum ini. Iapun berkomitmen meloloskan usulan perda bantuan hukum itu dalam prolegda 2017, dan akan menjadi prioritas dalam pembahasan Ranperda tahun 2017 nanti.

“Kami sangat mengapresiasi, karena di Matra ini banyak masyarakat miskin yang terbelit kasus hukum namun tidak punya biaya untuk mengurus perkaranya, sehingga mereka masih sulit mengakses keadilan. Sebenarnya kami juga sudah lama mewacanakan Perda ini, karena itu sudah diatur dalam UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum,” jelasnya. (Nur/Ardi)

Bagikan
Deskripsi gambar...