Mamuju, Katinting.com – Perencanaan Pembangunan Sulawesi Barat pada tahun 2018 akan berpedoman pada sembilan isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025.
Sembilan isu strategis yang dimaksud yaitu, keterbelakangan dan ketertinggalan, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik, komoditas unggulan, pengembangan dan pemekaran daerah, serta kesenjangan wilayah.
Selain sembilan isu strategis, juga berpedoman pada sebelas program prioritas Sulbar, yaitu, iklim investasi daerah, bangun mandar, layanan dan aksebilitas, kesehatan ibu dan anak, aksebilitas mutu dan pendidikan, infrastruktur wilayah, ketahanan pangan komoditas unggulan, dan daya saing daerah, cakupan dan kwalitas air baku, sanitasi dan air bersih, pemanfaatan energi baru terbarukan, reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan, pembangunan destinasi wisata dan budaya dan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana pada saat rapat Arah Kebijakan Pembangunan Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 2 Februari 2017.
Mantan Kepala BPMPD Sulbar tersebut juga menyampaikan, untuk tahun 2018, tema Pembangunan Daerah Sulawesi Barat adalah Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Wilayah.
Sementara itu, Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin salam arahannya menyampaikan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk disusun tiap tahun.
“Dalam proses perencanaan pembangunan Sulbar sudah tidak mengacu kepada RPJMD tersebut, melainkan tahun 2017 sebagai masa transisi terhadap periode RPJPD selanjutnya. Perencanaan tahun 2018 sebagai masa transisi diharapkan mampu menjadi akserelasi dalam pencapaian target yang belum terselesaikan pada periode RPJMD 2012 -2016 sebelumnya.
Disamping itu, arah kebijakan pembangunan pada RPJMD provinsi sukbar 2005 -2025 telah memasuki tahapan ketiga yaitu pencapaian kesejahteraan ekonomi, kemajuan daerah serta keunggulan dan kemartabatan manusia dan masyarakat Sulbar yang dimantapkan,” jelas Sekprov Sulbar.
Ia berharap, para pimpinan SKPD ditahun 2017 segera melakukan monitoring dan memfokuskan kegiatan pelatihan di Kabupaten Mamasa. Hal tersebut merupakan upaya Pemprov Sulbar dalam peningkatan Sektor Pariwisata. Tidak hanya itu, Sekprov menegaskan, pelatihan dan worshop akan dilakukan minimal sekali di Kabupaten Mamasa sehingga menciptakan perbaikan di sektor perhotelan dan rumah makan demi peningkatan Kabupaten Mamasa.
“Saya mohon di tahun 2017 ini , setidak-tidaknya paling tidak 20 kegiatan rapat pertemuan dilakukan di Mamasa, ini bagian kita dari meningkatkan produktivitas Mamasa di sektor pariwisata,” ungkap Ismail.
Rapat tersebut dihadiri juga Asisten Ketataprajaan Nur Alam Tahir, staf ahli Gubernur Darno Majid serta pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulbar. (ADV/HMS)
