Pj. Gubernur saat memberikan arahan kepada SKPD usai pemaparan program prioritas
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Menyikapi banyaknya non PNS di lingkup Pemprov Sulbar, Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu meminta untuk dilakukan rasionalisasi pada semua SKPD.

Hal tersebut dikemukakan Carlo B Tewu saat memberikan masukan pada pemaparan program prioritas BKD yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, pekan lalu.

“Lakukan penertiban SK, utamanya pada SK guru Honorer agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kongkalikong dan SK siluman,” tandas Carlo.

Selain meminta kepada BKD dan semua SKPD untuk melakukan rasionalisasi non PNS, tak henti-hentinya, Pj. Gubernur Sulbar menekankan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemprov Sulbar. Kepada BKD, Ia mengharapkan agar berpikir secara implementasi, menciptakan suatu konsep tentang  disiplin profesional dan Berkualitas.

“Kedisiplinan merupakan harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar bagi ASN. Dan itu sudah diterapkan mulai dari hal terkecil seperti, keseragaman baju dinas (keki), baju olahraga, kebersihan lingkungan, penertiban parkiran kendaraan, kinerja ASN yang sesuai tupoksi dan tanggung jawab bersama. Disiplin itu tidak gampang, buktinya atur parkir kendaraan saja tidak bisa,” tegas Carlo.

Pada kesempatan tersebut, Carlo dengan tegas menyampaikan kepada BKD agar  bisa lebih berpikir maju dan  tidak monoton pada program-program kerja di tahun kemarin.

“Rubah pola pikir dalam program kerja, cari solusi yang terbaik bagi ASN yang ada di Sulbar. Kalau kita selalu melakukan pelatihan dan diklat itu tidak akan  merubah cara berfikir dan kedisiplinan kita”.

Kepala BKD Musa pada kesempatan pemaparan menyampaikan, total PNS Pemprov Sulbar pada tahun 2017 bertambah karena adanya pengalihan PNS kabupaten ke provinsi. Untuk PNS  Pemprov sendiri terdiri dari, golongan IV sebanyak  351 orang, golongan III sebanyak 1.855 orang , golongan II sebanyak 1.015 orang dan  golongan I sebanyak  52 orang, total keseluruhan 3.273 orang. Sedangkan, jumlah PNS kabupaten yang dialihkan ke provinsi terbagi atas guru dan ketenaga kependidikan berjumlah 2.241 orang, bidang kehutanan 222 orang, pengawas ketenagakerjaan sebanyak 7 orang,  inspektur ketenagalistrikan dan penyelidik bumi 6 sebanyak orang, sehingga total PNS Pemprov menjadi 5.749 orang.

Selain PNS, juga terdapat  tenaga honorer kabupaten yang dialihkan ke provinsi sebanyak 3.772 orang, terdiri dari jumlah tenaga honorer fungsional guru dan tenaga kependidikan yang terbagi atas 6 kabupaten diantaranya,  Kabupaten Mamuju berjumlah 773 orang, Kabupaten Majene sebanyak 578 orang, Kabupaten Polman sebanyak 839 orang, Kabupaten Mamasa sebanyak 1.049 orang, Kabupaten Matra sebanyak 314 orang, Kabupaten Mateng sebanyak 219 .

Musa juga menyampaikan, untuk  lingkup Pemprov Sulbar sendiri, saat ini terdapat memiliki tenaga honorer sebanyak 4.277 orang, yang terbagi atas dua kategori yaitu kategori 2 (K2) sebanyak 505 orang, guru dan tenaga kependidikan (yang menggunakan SK Bupati, Sekolah dan Yayasan) sebanyak 3.772 orang. (ADV/HMS)

Bagikan
Deskripsi gambar...