Aksi Solidaritas FPPI Mamuju
Aksi Solidaritas FPPI Mamuju
banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Pimpinan Kota Front Pemuda Perjuangan Rakyat (FPPI) Mamuju menggelar aksi solidaritas terhadap petani Sukamulya di tugu tani simpang lima Mamuju. (30/11).

Dalam aksinya tersebut, FPPI Mamuju menyerukan, sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, tanah air dan udara beserta seluruh kekayaan alam di miliki oleh Negara dan sepenuhnya di peruntukkan untuk kemakmuran rakyat.”Apa yang di alami oleh rakyat hari ini, kekayaan alam kita kemudian malah di ekspolitasi oleh asing. Ini adalah salah satu seklumit yang terjadi di negara kita, negara kita adalah negara agraria yang seharusnya mengedepankan hasil – hasil pertanian bukanya negara industri yang menghasilkan hasil – hasil pabrikan. Tetapi fenomena yang terjadi kemudian adalah pemerintah seolah – olah tidak membangun dari aspek pertanian, malahan pembangunan yang gencar – gencarnya adalah pembangunan industri yang kemudian tidak lepas dari kongkalikong pemerintah dengan negara asing, kemudian akan berdampak besar terhadap masyarakat tingkat bawah, bukanya mendongkrak kesejahtraan rakyat tetapi malah menindas rakyat kemudian,” kata Ismail, Korlap FPPI Mamuju.

Nawacita Jokowi hari ini malah membuat keterpurukan rakyat hari ini, contohnya kemudian masyrakat Majalengka Desa Sukamulya yang di  rampas tanahnya akibat dari pembangunan bandara internasional Jawa Barat, belum lagi kriminalisasi petani yang terjadi. Ada sebelas petani yang di tangkap dan delapan orang mengalami luka – luka akibat bentrok dengan aparat, tidak sampai di situ saja, perampasan tanah yang ada di Jawa Barat nantinya ada sekitar sepuluh desa. Kasus ini kemudian bukan pertama kali terjadi tetapi diseluruh wilayah Indonesia sudah mengalami perampasan tanah dan kriminalisasi petani.

Di Sulawesi Barat,  Mamuju Utara hari ini pun tidak jauh beda dengan apa yang di  alami  di  Majalengka,  banyaknya perusahaan yang kemudian merampas tanah masyarakat dan belum lagi peta HGU yang tidak jelas, ditambah lagi wilayah hutan lindung masuk dalam kawasan perkebunan masyarakat,  banyaknya timbul kriminalisasi dan konfik horisontal yang tidak mampu di selesaikan dan banyaknya kaum cukong yang bekerjasama dengan pemerintah menjadi beban masalah di masyarakat. Konteks untuk mensejahterakan rakyat sudah sangat jauh pada peran pemerintah sehingga menimbulkan ke anak tirian masyarakat kelas bawah.

Sehingga FPPI Mamuju menyikapi hal tersebut dengan gerakan ekstra parlemen jalanan dan menuntut, dibentuk BORA (Badan Otorita Reforma Agraria), stop kriminalisasi petani, selesaikan konfik agraria, perjelas peta HGU Perusahaan Kelapa Sawit di Sulbar khususnya di Mamuju Utara dan Mamuju Tengah, netralitas aparat, tanah untuk rakyat, nasionalisasi aset- aset asing, pendidikan murah, dan hapus utang lama dan tolak utang baru. (MR)

 

Bagikan
Deskripsi gambar...