Carlo Akan Lakukan ‘Pemotongan’ ASN Yang Tak Maksimal

373 views

Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu memberikan arahan saat pemaparan program prioritas SKPD yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 23 Januari 2017

Mamuju, Katinting.com – Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulbar menjadi salah satu perhatian penting oleh Pj. Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu.

Pada saat pemaparan program prioritas SKPD di Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, setelah menyimpak pemaparan dari Kepala Satpol PP, Ilham Borahima, Carlo fokus pada  paparan point terkait  membangun aparatur SDM,  kapabel, handal,  disiplin, dan profesional.

Misi tersebut menyangkut kedisiplinan, dan perfomance yang perlu diterapkan tidak hanya di Satpol PP tetapi di seluruh jajaran Pemprov Sulbar . Kedepan perlu dilakukan kordinasi lebih baik, terutama dalam kedisiplinan ASN dan non ASN.

Hingga saat ini, sudah  ada kemajuan dari kinerja Satpol PP terutama masalah  perparkiran. Akan tetapi, kesadaran akan kebersihan lingkungan masih belum berjalan sesuai apa yang diharapkan, tetapi paling tidak ada hal baru yang telah dilakukan, sesuai fungsi dan tugas kita masing-masing.

“Yakinkan ASN  dalam bekerja itu itu harus delapan jam, kalau tidak maksimal harus ada potongan,” tandasnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa misi yang telah dipaparkanoleh Satpol PP  perlu penerapan, tidak hanya di Satpol tapi juga secara universal, baru selanjutnya membahas anggaran.

Dalam  penekanannya  Carlo  berharap,  point tersebut perlu dikaji secara mendalam, dikarenakan fungsi Satpol tidak hanya membangun sumber daya manusia (SDM) sendiri tetapi mencakup SDM ASN  secara menyeluruh.

Pada pemaparan khusus Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Satpol PP,  Ilham Borahima, melaporkan. Lebih lanjut Ia menyampaikan, bahwa  struktur anggaran dan kebutuhan Satpol PP dan Damkar tahun 2017sebesar  RP. 5.370. 000.000 yang terbagi dalam beberapa bidang,  bidangi pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan (tata usaha). Diantaranya bidang pengelolaan administrasi, kepegawaian dan keuangan sebesar Rp. 3.727.784.600, bidang peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar Rp. 150.000.000, bidang

penegakan perundang-undangan Rp. 196.589.000, bidang perlindungan masyarakat (linmas) sebesar Rp. 196. 589.000 bidang pemadam kebakaran (damkar) sebesar RP.70.000.000, utang pembangunan gedung kantor tahun 2016 serta penimbunan halaman olahraga dan perparkiran RP. 1.103.746.400.

Untuk jumlah ASN di Satpol PP sebanyak 150 orang, jumlah non ASN 230 orang,  total 380 orang.

Terbagi atas rumah jabatan  gubernur 18 orang ,  rumah jabatan DPRD 15 orang, kantor DPRD 15 orang, rumah jabatan wagub 9 orang, bandara 9 orang yang juga memiliki tugas menjaga balroom Vip room, bandara dan aset yang dibagi kedalam 3 shif.

Menanggapi paparan Satpol PP, Staf ahli Gubernur Darno Majid menyampaika masukan dan kiritikan seperti, menyangkut bidang per UUD daerah dalam pemamparannya yang dinilai masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dan mengharapkan usulan anggaran bidang penegakan perundang-undangan secara rinci sehingga dalam dapat disimpulkan secara bersama.

Darno lebih lanjut mengkritisi, keamanan kantor Gubernur Sulbar yang dinilai belum berjalan dengan maksimal. Itu terlihat pada beberapa acara resmi terkadang tamu yang tidak di undang bisa masuk dalam forum.

“Pengalaman kemarin, masih ada tamu yang tidak diundang masuk kedalam acara resmi. Nah, kita perlu efektikan kembali agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas Darno.

Ditempat yang sama,  Asisten Adminsitrasi, Djamila memberikan masukan, bahwa dalam peraturan  perundang-undangan daerah,  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang melakukan pelanggaran peraturan daerah belum ada tindak lanjut.

Ini karena belum jelasnya data penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang sudah dilatih dan yang berada di SKPD lain. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi bagaimana kerja sama antara PPNS Satpol tentang pelaksanaan peraturan daerah, khususnya pelanggaran-pelanggaran pajak dan peraturan daerah perlu dilakukan.

“Ajuan ke pengadilan perlu dilakukan supaya ada efek jera, dimana pemprov mulai melakukan penegakan peraturan daerah,” ujar Djamila.

Lebih lanjut Djamila menyampaikan, Satpol selama ini tidak pernah melakukan kegiatan pelatihan  peraturan daerah. Seharusnya, ada suatu kegiatan seperti pendalaman materi perda, begitu juga  materi kedisiplinan yang dapat dikuasai sehingga dapat diterapkan ke ASN.

Penjabat Gubernur Sulbar Carlo B Tewu mengatakan, dalam rapat tersebut,  ia  tidak akan mengritisi pemaparan dari SKPD, tetapi akan mencari solusi secara bersama.

“Kita tidak ingin mengritisi tapi kita mencari jalan keluar, kita mau lihat kedepan harus sudah sesuai dengan harapan,” ujarnya.

“Hal yang perlu dilakukan adalah kita harus paham dulu kesemuanya, tentang fungsi dan peran masing-masing antara Diklat dan Satpol, dimana kedisiplinan ASN itu adalah ruang lingkup Satpol. Kita ingin membenahi Satpol PP karena Satpol merupakan garda depan kita, kemudian kita  lanjut ke ASN,” ujarnya.

Carlo juga menyikapi kinerja non ASN atau selama ini, menyikapi non ASN atau tenaga kontrak ia mengatakan, perlu dilakukan pembicaraan khusus mengenai kejelasan status mereka, mengingat tahun depan sudah tidak ada lagi penerimaan tenaga kontrak,  sementara fakta yang ada di Sulbar saat ini kebanyakan tenaga kotrak yang lebih banyak bekerja dibanding Pegawai Negeri Sipil.

Sekedar diketahui, program prioritas SKPD merupakan salah satu perhatian utama oleh Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu sejak menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulbar. Untuk itulah, Carlo meminta SKPD di lingkup kerja Pemprov Sulbar memaparkan program prioritas yang ada di lingkup kerja masing-masing. Pemaparan program prioritas SKPD tersebut, sesuai jadwal direncanakan hingga Jumat, 27 Januari 2017. Dimulai, Senin, 23 Januari 2017 bertempat di Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, beberapa SKPD yang dijadwalkan melakukan paparan pemaparan dihadapan Pj. Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu, antara lain, Inspektrorat, Satpol PP dan Damkar, Bappeda, Diknasbud.

Pada acara tersebut selain dihadiri Carlo B Tewu, juga hadir Asisten Tata Praja Nur Alam Thahir, Asisten Administrasi, Djamila, staf ahli Darno Majid dan dr. Andi Munasir. (ADV/HMS)

banner 900x90
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.