Mamuju, Katinting.com – Pengamat sosial politik Universitas Indonesia Timur, Faizal Ramadhan menganggap, program Rp 100 Miliar per tahun per kabupaten dari pasangan Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta akan sangat bermanfaat bagi setiap kabupaten. Meski begitu, ia berharap, pemanfaatan program tersebut bisa dilakukan secara tepat sasaran.
Dalam setiap kesempatan kampanyenya, SDK-Kalma memang cukup sering menyuarakan sejumlah program prioritasnya. Selain pemerataan anggaran infrastruktur Rp. 100 Miliar per tahun per kabupaten, pasangan nomor urut 1 itu juga berkomiten untuk menggratiskan seragam sekolah untuk anak usia SMA sederajat, pemberian beasiswa serta jaminan kesehatan dengan membagikan kartu BPJS.
“SDK-Kalma sebaiknya mengarahkan anggaran Rp. 100 Miliar per kabupaten itu untuk sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan infastruktur jalan lintas kabupaten. Sektor tersebut yang wajib menjadi perhatian SDK-Kalma, kesemuanya butuh sentuhan pemerintah provinsi untuk membantu kabupaten,” kata Faizal Ramadhan.
Ia menambahkan, SDK-Kalma juga wajib menghadirkan atmosfir investasi yang baik bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Sulawesi Barat.
Menanggapi hal tersebut, SDK menjelaskan, dalam merealisasikan program Rp. 100 Miliar per tahun per kabupaten tersebut, pihaknya bakal mengajak seluruh pemerintah kabupaten untuk membahas apa dan bagaimana peruntukan anggaran tersebut.
“Program Rp. 100 Miliar itu memang untuk membiayai kebutuhan dasar dan utama di setiap kabupaten. Untuk perencanaannya, kita akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan para Bupati, pihak Bappeda kabupaten, serta sejumlah intansi terkait. Kemudian kita akan rilis ke publik soal proyek mana saja yang akan dikerjakan dengan menggunakan anggaran tersebut,” jelas SDK.
Urusan menciptakan atmosfir investasi yang sehat, Bupati Mamuju 2 periode itu menyebut, birokrasi yang sehat akan jadi jawaban untuk mewujudkan hal itu. Jika dipercaya memimpin pemeritahan di Sulawesi Barat, SDK menyebut akan menerapkan sistem birokrasi yang jauh lebih baik di Sulawesi Barat.
“Daerah bisa maju kalau ada swasta. Karena dengan itu akan membuka lapangan kerja. Kedepan, sistem birokrasi kita harus diperbaiki. Birokrasi mestinya jauh lebih melayani, itu yang akan kita lakukan,” demikian SDK. (*)
