Mamuju, Katinting.com – Ratusan pemuda dan mahasiswa dari berbagai organisasi di Mamuju yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Rakyat melakukan aksi unjukrasa di Mapolda Sulbar, Senin (16/01).
Berangkat dari rumah adat Mamuju, massa aksi menuntut aparat kepolisian untuk netral dalam proses Pilkada Sulbar 2017.
Aksi ini pun sempat terjadi ketegangan dan saling dorong ketika kepolisian melarang mahasiswa untuk membakar ban bekas.
“Kami mensinyalir Kapolda memihak pada salahsatu calon gubernur di Sulbar, sehingga meminta Kapolri untuk menegur hingga memecat Kapolda Sulbar,” kata ketua cabang PMII Mamuju, Ibnu Imat Totori dalam orasinya.
Sambung ketua HMI Mamuju, Herlin, menegaskan akan terus mengawal kebijakan yang dilakukan Kapolda Sulbar. “Kami turun kejalan menyampaikan aspirasi rakyat terkait kenaikan sejumlah bahan pokok, dibawah kepemimpinan Jokowi yang kami anggap gagal memimpin,” pungkasnya.
Sambung Herlin juga mempertanyakan pamakaian aset daerah oleh Polda Sulbar, “Kami dirumah adat saja, masuk bayar dua ribu, tapi Polda malah memakai aset daerah,” tuturnya.
Sementara itu dari FPPS Sulbar, Ardi, dalam orasinya, banyak isu yang kami anggap penting untuk disikapi, termasuk kenaikan bahan pokok dan konflik agraria yang semakin masif, sehingga Polda yang belum lama terbentuk itu harus bisa menyelesaikan sejumlah persoalan.
“Kami berharap dengan kehadiran Polda, konflik dipersoalan agraria itu bisa diselesaikan, tidak ada lagi perampasan tanah dan tidak adalagi konflik agraria, polisi tidak berpihak pada perusahaan,” kata Ardi.
Hal ini juga dipertegas kembali oleh Imat, bahwa Polisi jangan berpihak pada perusahaan yang menciptakan konflik agraria, polisi jangan menjadi penjaga kekuasaan perusahaan yang menindas rakyat.
Dalam tuntutannya mahasiswa menuntut Kapolda mengeluarkan edaran kepada jajarannya untuk netral dalam Pilgub Sulbar, mengawal Pilkada Sulbar, stop tindakan represif aparat kepolisian terhadap pekerja sosial dan mahasiswa, cabut PP No.60 tahun 2016 tentang kenaikan harga PNBP, kembalikan subsidi listrik 900 VA, tolak kenaikan harga BBM. (Anhar Toribaras)
