Mamuju, Katinting.com – Puluhan Mahasiswa dari GMNI Cabang Mamuju dan Pembebasan Kolektif menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kabupaten Mamuju. Kamis (17/11).
Aksi terkait Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Pendidikan ‘Internasional Student Day’ yang berawal di Cegoslavia yang menentang sistem pendidikan eksploitataif oleh rezim saat itu menjadi sebuah bentuk perlawanan oleh kaum pelajar atas situasi pendidikan. Yang hari ini dianggap oleh pendemo juga menjadi situasi pelik di bangsa ini.
Sehingga dalam aksinya mahasiswa menuntut 10 poin, diantaranya, revisi UU PT yang mempersempit ruang demokrasi mahasiswa, pemerataan dan transparansi anggaran pendidikan, mendorong pendidikan yang berkarakter dan kearifan lokal, stop politisasi dalam dunia pendidikan, tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual dalam sekolah dan kampus, segera sahkan UU kekerasan seksual, ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, bongkar dan adili pelaku korupsi maupun pungli dalam pendidikan dan segala bentuk korupsi yang merugikan rakyat, penolakan PHK sepihak dan mendorong cuti haid dan hamil, dan terakhir mendukung gerakan buruh tentang penolakan PP tentang pengupahan.
Atas Aksi diterima langsung oleh anggota DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta dan Asdar, yang merespon niatan baik pendemo terkait persoalan pendidikan.
“Inysa Allah apa yang menjadi tuntutan, akan saya tindak lanjut, akan saya sampaikan pada komisi yang menangani, dari poin 1 sampai 10. Saya akan sampaikan dan tindak lanjuti,” kata Syamsuddin Hatta. Kamis (17/11)
Menanggapi pernyataan anggota DPRD Mamuju, Korlap Aksi Esa Hermansyah mengatakan, “Kami tidak mau janji tapi implementasi, kami akan datang kembali menagih janji. Kami minta DPRD punya komitmen tinggi. Kami minta DPRD mendorong transparansi anggaran,” ujarnya.
Mahasiswa juga meminta ada pemerataan guru-guru dipelosok, yang saat ini masih kekurangan. Menjawab itu, Syamsuddin Hatta akan menyampaikan kedinas terkait sesuai kewenangan DPRD. (Anhar Toribaras)
