Katinting.com, Majene – Walhi Sulbar menggelar Dialog Publik Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) di Aula Tammajarra LPMP Sulbar, Jumat (04/11) kemarin.
Kegiatan yang berlangsung sekira pukul 08.00, dihadiri lembaga anggota Walhi, jaringan kerja organisasi rakyat, dan perwakilan mahasiswa dengan tema Penyelamatan Lingkungan Hidup yang Berkemanusian, dengan narasumber dari KPU Sulbar, KKIP dan rencananya juga dihadiri masing-masing calon Gubernur Sulbar, namun sampai kegiatan diundur menunggu kehadiran para calon Gubernur tersebut juga tak satu pun hadir padahal menurut pelaksana kegiatan telah dikonfirmasi akan menghadiri acara.
Ketua eksekutif Walhi Sulbar, M. Ikhsan Welly sangat menyesalkan ketidak hadiran narasumber, “Kami sudah mencoba menghubungi tapi tak ada konfirmasi untuk hadir apakah mereka sibuk kampanye atau memang tak mau hadir,” tutur Ikhsan.
Perwakilan dari calon pun yang diutus tak kunjung hadir, sambung Ikhsan, mementum Pilkada yang akan dihelak Februari mendatang adalah momentum bagi calon pemimpin Sulbar ini untuk memaparkan visi dan misinya terkait lingkungan yang begitu penting untuk menjadi alat janji untuk rakyat ketika terpilih nanti.
Sulawesi Barat yang saat ini menjadi daerah ekplorasi dan ekspoitasi sumber Daya Alam perlu jadi misi strategis bagi para pemimpin yang akan menahkodai Sulawesi Barat nantinya kedepan, Sehingga menurut Ikhsan, fakta yang nyata saat ini bahwa perlawanan rakyat mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, wilayah kelolah, serta hak-hak atas tanah, masih dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi dari aparat negara.
“Pengelolaan sumber daya alam di Sulbar hingga hari ini semakin masif, hal ini adalah sebuah pertarungan kepentingan akan pengelolaan alam yang bersifat eksploitatif dan berkelanjutan lingkungan hidup (konservasi) termasuk di reklamasi, tambang mineral dan batu batuan pasir, energi dan masih banyak lagi tanpa mempertimbangkan daya fungsi alam pemanfaatan dan perlindungan alam tadi menyeret banyak pihak antara lain masyarakat, pemerintah, dan investor ke dalam konflik terbuka yang semakin hari semakin meruncing dan intensitasnya meningkat. Izin-izin yang di keluarkan oleh pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Hal ini semakin membuktikan bahwa sudut pandang pemerintah terhadap sumberdaya alam dan ekosistem yang ada di dalamnya hanyalah demi kepentingan ekonomi belaka,” terangnya.
Ia menambahkan dari target wilayah eksplorasi keberadaan perusahaan pertambangan baik dari luar dan lokal yang beroperasi di tiga wilayah konsesi dan hampir di semua wilayah admistrasi Sulawesi Barat di kuasai investor untuk industri HPH, pertambangan dan perkebunan sawit telah mencapai 96.847,86 Ha, tambah 108.029 Ha.
Data lain perkebunan kakao 1.068,901 Ha, kelapa dalam 42.492ha, kelapa hybrida 3.956, kopi robusta 7.052, kopi arabica 9.112ha, cangkeh 3.105, kemiri 11.750 Ha, jambu mete 925Ha, lada 596, areng 1. 647 Ha, vanili 822 Ha, kapuk 315 Ha, sagu 2.054 Ha dan nilam 560 Ha, artinya dari luas Polman, Sulbar hanya tersisa 2.072.900,23 M2 atau 10,50% dari total lahan secara keseluruhan. Sementara perkebunan rakyat 317.49 Ha, begitupun perkebunan kelapa sawit di Sulbar 72,133 Ha, tambah 26.000 Ha di Sulbar.
Melihat dari perkembangan pengelolaan sumber daya alam ysng tengah berlangsung di Sulbar, maka kami menginisiasi membangun komitmen politik bersama seluruh masyarakat di Sulawesi Barat, hal ini dapat dijadikan sebagai alat menagih janji politik, kami juga mengharapkan untuk mendorong langkah-langkah strategis untuk dapat di publikasikan dengan melibatkan atau kerjasama dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulbar agar informasi dapat di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. (Gede)
Comment