banner 728x90

Pungli di SMAN 1 Pasangkayu, Ombudsman Minta di Kembalikan

952 views
banner 728x90
Kepsek SMA Negeri 1 Pasangkayu saat diperiksa Ombudsman

Kepsek SMA Negeri 1 Pasangkayu saat diperiksa Ombudsman

Mamuju, Katinting.com – Menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait dugaan pungutan liar (pungli) pengambilan Ijazah di SMA Negeri 1 Pasangkayu, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, melakukan pemanggilan kepala sekolahnya untuk pemeriksaan dan klarifikasi. (27/09/).

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0097/0181.2016/MMJ/IX/2016  Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu, Arman, menyatakan tahun ini sebanyak 306 orang siswa SMAN 1 Pasangkayu yang mengikuti Ujian Nasional dan semua dinyatakan lulus, dan proses pendistribusian ijazah dimulai sejak 06 Agustus 2016 dan hingga hari ini sebanyak 95 lembar  ijazah sudah terdistribusi. Adapun permintaan uang senilai Rp. 100.000 per alumni, yang dilakukan oleh pihak sekolah. Rinciannya sebagai berikut, untuk biaya penulisan ijazah senilai Rp. 15.000 per lembar. Untuk biaya foto copy ijazah Rp. 10.000 per lembar. dan biaya Administrasi pengesahan ijazah senilai Rp. 25.000 per lembar serta sumbangan pembangunan sebesar Rp. 53.000 kemudian dibulatkan menjadi Rp. 100.000.

“Yang mengelola pengisian blangko ijazah dan pendistribusian, dilaksanakan oleh tiga orang staf kami, adapun pungutan yang kami dilakukan, untuk menutupi biaya operasional karena subsidi untuk biaya penulisan ijazah dari dinas pendidikan Provinsi Sulbar sebesar Rp. 3.000 per lembar tidak  cukup,” terang Arman.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Pasangkayu. Ombudsman Sulbar, menilai tindakan yang dilakukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dikategorikan sebagai praktek pungutan liar atau pungli. Pihak SMA Negeri 1 Pasangkayu disarankan untuk  menghentikan praktek pungli tersebut, dan mendata kembali siswa yang terlanjur melakukan pembayaran untuk proses pengembalian.

“Kami sarankan  pihak SMA Negeri 1 Pasangkayu melakukan pendataan ulang kepada semua alumni yang terlanjur membayar, dan melakukan pengembalian dana pungutan pengambilan ijazah itu, untuk memastikan proses pengembalian dilaksanakan dengan baik, kami minta proses pengembaliannya disaksikan langsung oleh pihak ombudsman, dan harus dilaksanakan segera maksimal 14 hari dari sekarang,” tegas Fajar Shidiq Asisten Ombudsman Sulbar. (Hms)

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.