Mamuju, Katinting.com – Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat (Sulbar) Abdul Rahim angkat bicara terkait statemennya yang menjadi trending topic di media sosial yang menyebutkan “Ada Mantan Bupati di Sulbar 10 tahun bergelimang harta”.
Ditemui di salah satu warkop di Mamuju, Rabu, (10/08). Abdul Rahim mengatakan apa yang dikatakan baru – baru ini tidak dicerna dengan baik, ia mengatakan konteks seorang pemimpin harapan rakyat.
“Saya bicara dalam konteks idealitas seorang pemimpin harapan rakyat. Sosok pemimpin yang pantas dicintai diteladani dan Jadilah seperti khalifa Umar bin Abdul Azis dengan kepemimpinan yang sangat peduli rakyat dan hidup dalam suasana zuhud kehidupan kesederhanaan”.
Ketua komisi IV DPRD Provinsi Sulbar ini mengatakan, bahwa pemimpin harus ingat dan menjalankan visi misinya secara konsekuen, janji saat kampanye adalah perbaikan taraf hidup masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan rakyat menjadi tujuan dari sebuah kontestasi kekuasaan.
“Oleh karenanya, jika ada pemimpin dan atau mantan pejabat tiba tiba kaya raya, sementara rakyatnya belum juga sepenuhnya mendapatkn hak-hak yang semestinya dalam arti kesejahteraan itu sendiri, maka patut menjadi renungan dan mendapat otokritik,” sebutnya.
BACA JUGA :Â Semangat Proklamasi, Ingin Pasangan ABM Enny Deklarasi 17 Agustus
Abdul Rahim juga menegaskan komitmen untuk menjaga dan melihat proses Pilkada tanpa kecurangn apalagi beli suara, karena jelas itu merusak nilai dan sendi-sendi demokrasi. Jadi kalu ada yang menilai sebagai upaya untuk mengganggu kandidat lain “mengganggu kader lain” itu keliru. Mungkin tidak memahami konteks secara utuh.
“Dalam kaitan itu saya memandang bahwa pesta demokrasi nantinya sungguh sungguh harus menjadi momentum bagi calon pemimpin untuk menawarkan gagasan, ide dan pengalaman kepemimpinan sebagai nilai komparatif, dengan demikian rakyat memilih dengan pendekatan rasional dan obyektif, bukan dengan bagi-bagi uang.” Tuturnya.
Abdul Rahim juga menginginkan kualitas demokrasi melalui Pilkada terjaga dengan baik dan berharap kepada pelaku politik agar mencegah Praktek Money Politik.
Pembicaraan saya adalah bagaimana kualitas demokrasi melalui Pilkada bisa terjaga dengan baik, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah maraknya money politik atau politik uang.
Oleh karena itu, para aktor politik harus bisa berkontribusi langsung dengan mencegah tumbuh suburnya praktek politik beli suara, tetapi dalam terminologi cost politik atau biaya politik itu hal wajar dan lazim terjadi dihampir semua yang namanya Pilkada, meskipun dalam prakteknya terkadang sulit dibedakan, mana cost politik dan mana money politik, imbuhnya. (Zulkifli)
