banner 728x90

Marak Pejabat Sulbar Terjerat Korupsi, Ini Kata Pengurus Demokrat

1532 views
banner 728x90
Rafika Agustina

Rafika Agustina

Mamuju, Katinting.com – DPP Partai Demokrat punya pandangan tersendiri perihal maraknya kasus korupsi yang menjerat pejabat teras di lingkup pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang diutarakan Rafika Agustina, Sekretaris Biro Pencegahan Departemen Urusan KPK, DPP Partai Demokrat.

Ditemui saat menghadiri rapat DPD Demokrat Sulawesi Barat, Rabu (31/08), Rafika menjelaskan, minimnya pengetahuan soal apa dan bagaimana perilaku korupsi tersebut merupakan salah satu penyebab maraknya kasus serupa yang terjadi di sejumlah daerah. Ia menyebut, seharusnya, pemerintah daerah memberi perhatian khusus pada upaya pencegahan terjadinya kasus korupsi.

“Kalau saya melihat. masih banyak birokrat kita yang tidak paham apa seperti apa korupsi itu sendiri. Ada juga yang sudah paham, tapi tidak menanggapi serius,” sebut Rafika.

Lebih lanjut, perempuan berjilbab itu mengatakan, seorang kepala daerah memiliki peran vital dalam upaya pencegahan kasus korupsi. Terlebih jika pemerintah daerah menginginkan jalannya birokrasi dengan sehat dan transparan.

“Jelas, peran seorang kepala daerah itu sangat penting. Meski sesungguhnya, ada banyak hal yang harus diurusi oleh seorang kepala daerah, tapi saya melihat, kasus korupsi yang sudah seperti membudaya
di negeri kita ini mesti mendapat perhatian serius oleh setiap kepala daerah,” jelasnya.

Seperti diketahui, di Sulawesi Barat sendiri hingga kini tercatat sudah ada sederet nama pejabat teras Pemerintah Provinsi yang tersandung kasus korupsi. Terakhir, ada nama Dominggus Sariang, Staf
Ahli Bidang Politik dan Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang oleh aparat hukum ditetapkan sebagai tersangka kareda diduga terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan  Rumah Sakit Daerah (RSUD) Regional Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2013.

Menyebut peran kepala daerah yang cukup vital dalam mencegah terjadinya kasus korupsi, Rafika Agustina berharap, masyarakat yang ada di Sulawesi Barat ikut lebih selektif lagi dalam memilih kepala daerah di momentum Pemilukada, Februari Tahun depan. Menurutnya, Pemilukada adalah momen yang tepat bagi masyarakat dalam menilai,menyeleksi serta menjatuhkan pilihan politiknya kepada figur tertentu.

“Kita tentu berharap, masyarakat di Sulbar ikut ambil bagian dalam upaya pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi di daerah. Jika kita sepakat peran kepala daerah penting untuk mewujudkan itu, kami harap masyarakat memilih pemimpin yang berkualitas dan punya komitmen yang kuat untuk urusan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” katanya.

Partai Demokrat sendiri telah secara resmi mengusung pasangan Suhardi Duka dan Kalma Katta untuk ikut ambil bagian di Pemilukada mendatang. Rafika menyebut, duet tersebut diyakini mampu untuk mengemban tugas pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi di daerah.

“DPP Demokrat suda mewanti-wanti hal itu. Pak Sekjen DPP bahkan telah menjamin, bahwa sosok SDK memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk urusan mencegah dan memberantas korupsi khususnya di Sulbar ini,” tutup Rafika Agustina.

Terpisah, juru bicara DPD Demokrat Sulawesi Barat, Syamsul Samad menjelaskan, publik wajib memetik pembelajaran berharga pada kasus korupsi yang terus berulang di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, kasus serupa tak boleh terulang di masa mendatang.

“Kita tentu berharap, kasus korupsi di Pemprov ini berhenti di Pak Dominggus. Semoga di masa mendatang, sudah tidak ada lagi pejabat kita yang terlibat kasus korupsi,” kata Syamsul.

Terkait suksesi SDK-Kalma di Pemilukada, Syamsul menegaskan, pasangan tersebut memiliki komitmen tegas untuk menciptakan birokasi yang sehat, transparan dan bersahabat. Untuk urusan pencegahan dan
pemberantasan korupsi.

“Tentunya, Pak SDK-Kalma punya metode tersendiri dalam hal mengelola tata pemerintahan yang sehat. Bisa kita lihat dari prestasi Kabupaten Mamuju saat masih dipimpin oleh Pak SDK yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sampai 3 kali berturut-turut. Itu faktanya, bahwa Pak SDK-Kalma punya rekam jejak yang cukup baik dalam hal pencegahan serta pemberantasan korupsi di Sulbar ini,” demikian Syamsul Samad. (*)

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.