banner 728x90

Dishub Matra dan Syahbandar Beda Faham

2166 views
banner 728x90
Kadis Perhubungan Matra Kasmuddin

Kadis Perhubungan Matra Kasmuddin

Matra, Katinting.com – Kadis Perhubungan Mamuju Utara, Kasmuddin kaget setelah mengetahui ada proses bongkar muat yang terjadi di Pelabuhan Pasangkayu tanpa sepengetahuannya, pasalnya pelabuhan tersebut belum diserahterimakan dari pihak pemerintah pusat ke Pemda Mamuju Utara.

Meski pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa pelabuhan tersebut telah diresmikan secara simbolik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sugihardjo saat meresmikan pelabuhan Mantangisi di Tojo Una-una pada Mei lalu bersamaan dengan beberapa pelabuhan yang ada di Sulawesi termasuk pelabuhan laut Belang-belang.

Ia mengkwatirkan terjadi kerusakan sebelum diserahterimakan ke Pemda. “Masalahnya  siapa yang akan bertanggungjawab kalau rusak,” kata Kasmuddin.

Pelabuhan tersebut dibangun sejak tahun 2008 dan selesai pada 2012 yang menelan anggaran hingga Rp 50 miliar lebih dan sedianya dipersiapkan khusus untuk bongkar muat barang (kargo) secara regional bukan untuk penumpang sebagaimana anggapan selama ini.

Saat bersamaan Sekdis Nasrum mengiyakan adanya proses bongkar muat cangkang sawit milik swasta di pelabuhan tersebut, namun ia menduga kalau hal itu mendapat persetujuan dan izin pihak Syahbandar dan Kepala Desa Pangiang. Padahal kata dia mestinya ada penyampaian sehingga aktivitas di pelabuhan bisa diawasi.

Mansyur  selaku kepala Wilayah Kerja (Wilker) Pelabuhan Pasangkayu membenarkan adanya bongkar muat cangkang sawit dan pihaknya telah memberikan izin sesuai dengan prosedur. Hal itu disampaikan kala dikonfirmasi di rumahnya, Rabu (31/8).

“Berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2015 otoritas pelabuhan itu melekat pada syahbandar. Dishub Matra itu salah persepsi, sebaiknya masing-masing tahu tugas pokok dan fungsinya. Dan sebaiknya mengajukan surat resmi kalau mereka keberatan,” kata Mansyur.

Ia menambahkan dirjen perhubungan laut menyerahkan pelabuhan itu bukan ke dinas perhubungan melainkan syahbandar. Tapi pihak dishub tidak faham, bahkan karena banyaknya yang ikut campur sehingga ada yang urungkan niat menggunakan jasa pelabuhan Pasangkayu. (Arham Bustaman)

 

Bagikan
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.