Mamuju, Katinting.com – Kritikan terhadap BPJS Provinsi Sulbar oleh salah satu anggota DPRD asal Kabupaten Majene saat menghadiri forum kordinasi 6 Kabupaten di Sulbar yang membidangi kesehatan Adi Ahsan bahwa data faktual yang di terima oleh BPJS dan data yang ada di daerahnya musti di telusuri ulang.
“Ada perbedaan data yang saya lihat di daerah saya, Kabupaten Majene, saya lihat bahwa data yang ada di kantor BPJS masih banyak yang berbedah, orang meninggal masih ada yang terakomodir, alamat yang salah juga banyak,” urainya dihadapan seluruh perwakilan kabupaten masing-masing, Senin (30/08).
Tambahnya bahwa jangan sampai kita ini makan uang orang meninggal, data itu yang menjadi acuan untuk di bayarkan oleh Pemerintah nantinya.
Kritikan tersebut sekaligus meminta untuk validkan ulang data yang sudah ada di kantor BPJS, sehingga bisa seksama sesuai koridor dan efisien data.
Jawaban dari Hartati Rachim selaku ketua cabang JKN-BPJS Sulbar bahwa akan bersinergi dengan Pemda untuk melakukan penelusuran ulang agar data yang tidak sesuai bisa secepatnya seksama.
“Komitmen kami dengan Pemda tidak akan meninggalkan pendataan ini sesuai dengan pembicaraan pemda bahwa kepedulian yang sangat manusiawi, bagi masyarakat yang belum mendaftarkan di JKN ini akan terlaksana per januari 2017,” jawab Hartati. (Wahid)
