Peresmian Hou Sipakaloloi atau Rumah Restoratif Justice di Mamuju Tengah. (Dok Fhatur Anjasmara)
banner 728x90

 

Mateng, Katinting.com – Dalam setahun terakhir, salah satu program kerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang gencar di terapkan di sejumlah daerah di seluruh wilayah Indonesia, adalah penyelesaian hukum lewat Restoratif Justice.

Tidak terkecuali Bumi Lalla Tassisara, meski saat ini, masih di bawah kendali hukum Kejaksanaan Negeri Mamuju, Kajari Mamuju tak ketinggalan menempatkan program Restoratif Justice ini di Mamuju Tengah, dengan mendirikan Hou Sipakaloloi atau Rumah Perdamaian sebagai wadah rumah Restoratif Justice.

Untuk itu, pada Rabu sore (13/04), Hou Sipakaloloi ini secara resmi di resmikan, bersama oleh Wakil Bupati Mamuju Tengah, H Muh Amin Jasa dan Kepala Kejari Mamuju, Subekhan, disaksikan Kepala Desa Topoyo, Marlin,

Kepala Desa Topoyo, Marlin, sebagai tuan rumah di tempatkannya rumah Restoratif Justice ini, menyampaikan kebanggaannya, karena tak pernah menyangka Desa yang baru di pimpinnya kurang lebih 5 bulan ini, menjadi project percontohan implementasi penyelesaian pelaksanaan hukum, melalui program Kejagung RI yakni Restoratif Justice.

“Saya berharap dengan adanya Hou Sipakaloloi ini bisa membantu masyarakat melalui pendekatan dan musyawarah dalam penyelesaian masalah dan konflik yang terjadi di desa kami sebelum ditindaklanjuti akibat proses hukum, agar tercipta masyarakat desa yang aman dan tentram.” harap Marlin.

Sementara itu, Kepala Kejari Mamuju, Subekhan, salah satu alasan rumah Restoratif Justice berdiri adalah untuk membentuk keadilan yang seadil-adilnya di tengah-tengah masyarakat.

“Program rumah Restoratif Justice, yang disebut dalam bahasa derah Topoyo yakni Hou Sipakaloloi atau rumah perdamaian. Bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memberikan kepastian hukum jika ada suatu pertikaian antara korban dengan pelanggar” jelas Subekhan.

Lebih jauh Ia menambahkan bahwa pada Hou Sipakaloloi ini, tidak hanya menjadi wadah penyelesaian masalah pidana, tapi juga masalah keperdataan, rebutan warisan, yang di lakukan secara musyawarah dengan menghadirkan para pihak dan perangkat hukum.

“Inilah kemudian wujud aplikasi kepastian hukum yang coba kami bangun, sebagai sebuah program dari Kejagung RI disebut Restoratif Justice. Penegakan hukum kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum atas suatu kesepakatan yang telah dicapai, caranya bagaimana! Membuat akte perdamaian akte perdamaian itu dibuatkan akte gadai yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan, itulah peran jaksa” imbuh Subekhan.

Terpisah, Wakil Bupati Mamuju Tengah, H Muh Amin Jasa, mengemukakan bahwa hadirnya rumah perdamaian atau dalam bahasa Topoyo, disebut Hou Sipakaloloi ini, menjadi bukti nyata bagi kita semua, jika kita sudah membicarakan hal yang sangat penting hari ini.

“Ini tentu dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih mudah kepada masyarakat kita, banyak hal yang kita bisa selesaikan, di lembaga ini, sebelum akhirnya ke pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti, dan ini adalah sesuatu yang positif bagi kita semua” jelas Amin.

Karenanya, harapannya, dengan hadirnya Hou Sipakaloloi ini, bisa benar benar dimanfaatkan oleh masyarakat, karena lembaga Hou Sipakaloloi ini, memang untuk masyarakat kita di Mamuju Tengah.

“Olehnya kepada pihak Kejari Mamuju, kami ucapkan terima kasih, telah memberikan ruang yang baik dalam penegakan hukum di wilayah Mamuju Tengah, dengan membentuk rumah Restoratif Justice” tutup Amin.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan

Comment