Mamuju, Katinting.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat evaluasi terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Hotel Berkah pada Selasa, 21 November 2023.
Staf Ahli Pemprov Sulbar, Muhammad Hamzih, mewakili Sekretaris Daerah, menggarisbawahi urgensi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan perlunya pemberian otonomi yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hamzih.
Dia menekankan perlunya perhatian bersama dalam pengembangan demokrasi di Sulbar, terutama karena IDI dirilis setiap tahun dengan berbagai manfaat, termasuk membantu perencanaan pembangunan politik serta memberi arahan untuk perbaikan kinerja provinsi.
Berdasarkan data BPS, IDI Sulbar tahun 2023 mencapai 74,03 persen, meningkat 2,73 persen dari tahun sebelumnya yang berada dalam kategori sedang.
“Kita perlu perhatikan aspek kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Mari kita laksanakan tugas masing-masing demi kemajuan Sulbar,” tambahnya.
Hamzih juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung BPS dalam mengumpulkan data demi kemajuan daerah.
Sementara itu, Plt Kepala Kesbangpol Sulbar, H. Muhammad Yusuf Thahir, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengukur perkembangan demokrasi serta sebagai alat pembanding antar daerah dalam memahami IDI.
“Rapat ini juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan demokrasi serta perencanaan pembangunan politik provinsi,” ujarnya.
Diskusi juga melibatkan sejumlah pemateri seperti Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah, Perwakilan Bawaslu, Komisioner KPU Sulbar, dan Kepala BPS Sulbar. Acara dihadiri oleh peserta dari media, LSM, Kepala Kesbangpol se-Sulbar, dan organisasi perangkat daerah.
(Hms/Ed: Anhar)
