Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan review kinerja instansi vertikal lingkup Sulbar tahun 2018 dan rencana kerja tahun 2019.
Kegiatan yang berlangsung dilantai 4, kantor Gubernur Sulbar, jalan Abdul Malik Pattana Endeng, mengusung tema, “memperkuat sinergitas lintas sektor untuk mewujudkan Sulbar Maju dan Malaqbi.”
Dalam rakor tersebut, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris mempersilahkan satu persatu pimpinan instansi vertikal mempersentasekan hasil evaluasi kinerja 2018 dan rencana kerja tahun 2019.
Terlihat, Sekprov mempersilahkan Polda Sulbar, sebagai intansi pertama yang menyampaikan persentase, kemudian disusul oleh Badan Intelejen Daerah (Binda) dan Bank Indonesia serta instansi vertikal lainnya.
Mereka masing-masing menyampaikan hasil evaluasi kinerja dan rencana prioritas kerja tahun 2019 di depan gubernur Sulawesi Barat.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris ditemui awak media, disela-sela kegiatan tersebut mengatakan, seharusnya rapat dengan instansi vertikal ini rutin dilakukan.
Olehnya itu dirinya mengatakan, kedepannya, rapat-rapat seperti ini dengan instansi vertikal akan rutin dilakukan. Paling tidak, dilakukan tiga kali dalam setahun.
“Kita mau melihat progres masing-masing instansi vertikal yang ada. Karena pemerintahan di kita ini harus terkoordinasi dan Gubernur ini menjadi wakil pimpinan pusat di daerah. Jadi harus mengkoordinir kinerja-kinerja instansi vertikal, menilai dan bahkan mengevaluasi,” ujar Sekprov Sulbar. Senin (7/1).
Muhammad Idris menuturkan, hasil dari rapat ini akan menjadi catatan-catatan penting bagi Pemprov Sulbar untuk menyampaikan ke pemerintah Pusat terkait capaian dari kinerja instansi vertikal yang ada di Sulbar.
“Karena inilah wujud dari komitmen kita untuk membangun negara kesatuan dan daerah kita sendiri,” ungkapnya.
Terkait dengan tema diatas, Idris menuturkan, dalam rapat ini berbicara mengenai sinergi lintas sektor. Karena untuk memastikan daerah itu terbantu, juga harus ada laporan dari instansi vertikal.
“Jadi misalnya tadi bagaimana kemenkumham memastikan kesadaran HAM itu semakin meningkat. Bagaimana misalnya BNN semakin memastikan malapetaka narkoba semakin tereduksi. Jadi kalau kita tidak koordinir agak sulit, kontribusi keberadaan intansi vertikal tidak akan terlihat,” katanya.
Mantan Deputi LAN Makassar ini juga berharap, pertemuan tersebut tidak hanya sekedar berkumpul, namun ada catatan penting yang dihasilkan untuk disampaikan kepemerintah pusat.
“Apakah ada kemungkinan Kanwil tidak berkinerja bagus, lalu bagaimana subtansi intansi vertikal kepada pemerintah daerah, karena daerah inikan daerah negara kesatuan, kalau daerah tidak dipupuk, bisa-bisa yang lahir adalah keangkuhan otonomi daerah,” ujarnya.
“Itulah yang ingin kita dudukkan, dan melihat progres masing-masing intansi vertikal yang ada di daerah,” tambahnya.
Pada rapat rapat koordinasi dengan Instansi vertikal lingkup Sulbar ini dihadiri Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para kepala Instansi Vertikal serta Kepala OPD-OPD lingkup Pemprov Sulbar.
(Advertorial/Zulkifli)
Comment