Mamuju, Katinting.com – Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju melakukan unjukrasa untuk menyatakan sikap penolakan terhadap kedatangan International monetary fund (IMF) di Bali, dianggap sebagai pencipta neokolonialisme dan Imprealisme di Indonesia.
BACA JUGA : Unjukrasa FPPI Mamuju, Oknum Polisi Anarkis
Penolakan terdahap IMF yang merupakan lembaga keuangan internasional sebagai pendonor dana bagi negara-negara yang membutuhkan merupakan jebakan untuk mengeruk sumberdaya alam di Indonesia.
“Kita tahu bersama, IMF memiliki syarat saat akan mendonorkan dana pada Negara yang akan di donor, seperti menjamin seluruh perusahaan asing maupun lokial dapat bersaing secara bebas dan menggunakan privatisasi, inilah cara IMF untuk menundukan kepala bagi Negara yang telah di donor demi untuk kepentingan imprealisme AS (Amerika Serikat). Indonesia adalah salah satu yang telah melakukan pinjaman dana dimasa pemerintahan soeharto dan akibatnya kita terpuruk,” jelas Resky Awaliah Korlap Aksi.
Lahirnya undang-undang penanaman modal asing (UUPMA) menjadi pintu masuknya para investor asing di Indonesia untuk mengeruk sumber daya alam kita. “Lihat saja tambang Freeport di Papua yang dikuasai oleh AS, yang sampai hari ini era pemerintahan Jokowi-JK masih beroperasi”.
Ditengah nilai tukar rupiah yang anjlok dijadwalkan akan kedatangan IMF beserta 189 Negara anggota IMF pada bulan Oktober nanati yang bertempat di Bali menjadi ancaman bagi kedaulatan dan kemandirian Indonesia. Pembangunan infrastruktur terus dibangun tidak lain adalah utang Negara, ucap mahasiswi Universitas Tomakaka Mamuju tersebut.
Program segera laksanakan reforma agraria yang kabarnya mendorong sertifikasi lahan tidak lepas dari intervensi IMF dan bank dunia, berbeda dengan yang tertuang dalam UU dan cita-cita para pejuang reforma agraria sejati.
Sambung Resky, belum lagi penolakan uni-eropa atas ekspor minyak sawit (CPO) dari Indonesia mengakibatkan harga TBS murah menasional dan akhirnya petani semakin jauh yang namanya sejahtera.
Dalam tuntutannya FPPI Pimpinan Kota Mamuju menegaskan, menolak kedatangan IMF di Indonesia, hapus utang lama dan menolak utang baru, menolak intervensi asing, meminta untuk dilakukan Nasionalisasi asset asing di Indonesia, tanah untuk petani penggarap dan wujudkan UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
(Anhar)
