Sekertaris Kabupaten Mamuju Tengah, Askary Anwar. (Dok. Ist)
banner 728x90

 

Mateng, Katinting.com-Penetapan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau reflanting tahun 2019 di Mamuju Tengah dengan kerugian negara mencapai Rp.7,9 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat, pada Senin (10/01), dua orang diantara tersangka, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkab Mamuju Tengah.

Kedua ASN saat ini ditahan dan di titip di Rutan Kelas II B Mamuju, sebagai tahanan Kejati Sulbar bersama satu tersangka lainnya yang bukan ASN, dalam perkara dugaan korupsi pada program reflanting tahun 2019 di wilayah Mamuju Tengah, dimana keduanya adalah mantan Kepala Dinas Pertanian Mamuju Tengah M Anwar Anas, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan Mamuju Tengah, dan Bagian Verifikator Program Sawit Rakyat pada Dinas Pertanian Mamuju Tengah, Basir.

Penetapan tersangka yang kemudian keduanya langsung ditahan, status ASNnya, sudah barang tentu di pertanyakan oleh publik, bagaimana status keduanya. Sebab dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, dimana PP Nomor 17 ini, merupakan penegasan atas PP Nomor 11 Tahun 2017, pada Pasal 280 PP Nomor Tahun 2020 di sebutkan bahwa ASN/PNS yang di tetapkan sebagai tersangka dan ditahan, di berhentikan sementara sebagai ASN beserta dengan penghasilannya.

Menyikapi status kedua ASN, yang di pertanyakan oleh publik, laman ini mencoba menghubungi Sekertaris Kabupaten Mamuju Tengah Askary Anwar, Kamis (13/01), sebagai pembina aparatur kepegawaian di daerah, apa respon Pemkab Mamuju Tengah, terhadap dua ASN di Mamuju Tengah ditetapkan sebagai tersangka dan telah di tahan.

“Sementara dalam kajian oleh tim” tegas Askary.

Ketika laman ini, mencoba meminta lebih detil penjelasan apa yang di kaji, Ia hanya menyampaikan status jabatan tersangka M Anwar Anas, bahwa pihaknya akan melakukan penonaktivan sementara sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kab. Mamuju Tengah, tidak dengan status Basir, Bagian Verifikator Program pada Dinas Pertanian Mamuju Tengah.

“Kita akan melakukan penonaktifan dari jabatan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Mamuju Tengah, dengan merujuk pada PP Nomor 17 Tahun 2020”

Akan tetapi, laman ini mencoba memastikan apakah status jabatan atau status ASN, sebab sesuai dengan Pasal 280 PP Nomor 17 Tahun 2020, sebagai penegasan atas Pasal 276 c PP Nomor 11 Tahun 2017, ketika seorang ASN dinyatakan tersangka dan di tahan, maka hak ASNnya di berhentikan sementara beserta dengan penghasilannya, Ia menuturkan bahwa hanya jabatannya saja.

“Jadi kita non aktivkan jabatannya, soal status ASNnya, kita tak ingin terburu buru menegaskan, kita lihat dulu perkembangannya, kita butuh waktu” pungkas Askary.

(Fhatur Anjasmara)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here