Dialog Publik yang diadakan DPD di Majene
banner 728x90

Majene, Katinting.com – DPD RI mengadakan dialog publik pada akhir pekan lalu di Majene membahas tentang urgensi penataan ketatanegaraan melalui perubahan atau amandemen UUD tahun 1945. Dialog publik ini melibatkan sejumlah akademisi di Sulbar dan sejumlah aktivitas mahasiswa.

Anggota DPD RI wakil Sulbar Muh Asri Anas yang tampil sebagai pembicara utama pada dialog yang berlangsung di aula Tasha Center, Majene, hari Jumat 31 Maret 2017.

Pembicara lain yang hadir berasal dari kalangan akademisi di Unsulbar yakni Dr. Muhammad Saad, Dr. Burhanuddin, dan Farhanuddin. Ketiganya merupakan dosen di Fakultas Sospol, Unsulbar.

Menurut Asri, sudah beberapa tahun ini, DPD terus berupaya untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai lembaga negara agar bisa menyuarakan aspirasi daerah yang diwakili secara maksimal.

Sekarang kendalanya, aspirasi tersebut tidak bisa diperjuangkan secara maksimal karena kewenangan yang dimiliki oleh DPD terbatas. Makanya, kewenangan ini ingin diperluas melalui amandemen UUD 1945.

“Kalau di negara lain justru kewenangan senator atau DPD lebih besar dibanding DPR. Makanya, kami terus memperjuangkan agar kewenangan DPD bisa lebih besar melalui amandemen UUD 45. Kalau kewenangan kami lebih besar, maka kami bisa lebih maksimal memperjuangkan kepentingan daerah. DPD murni wakil daerah, bukan wakil partai politik seperti DPR. Jadi, kami tidak pernah dibayang-bayangi oleh intervensi politik,” jelas Asri.

Asri juga memaparkan tentang sejumlah strategi perjuangan amandemen kelima UUD 45 oleh DPD.

Strategi tersebut meliputi strategi internal dan eksternal. Strategi internal meliputi; membangun konsensus politik bersama di DPD, mengkonsolidasikan seluruh SDM anggota DPD, mengoptimalkan peran dan fungsi alat-alat kelengkapan DPD.

Sedangkan strategi eksternal meliputi; proaktif merespon isu-isu kontemporer ketatanegaraan, mengintensifkan dan menjaga komunikasi politik secara kontinu dengan kekuatan parpol, mengimbangi DPR dalam frekuensi pengajuan draf RUU sepanjang terkait kewenangan DPD, mengintensifkan komunikasi publik terutama dengan media massa, menjalin komunikasi secara intens dengan lembaga negara dan lembaga daerah serta para stakeholder, mendorong pembentukan panitia ad hoc MPR permanen untuk agenda amandemen kelima, secara jangka pendek adalah political review/legislatif review.

Dialog publik ini merupakan agenda rutin DPD yang diprogramkan oleh Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI. (Rls)

Bagikan
Deskripsi gambar...