Mamuju, Katinting.com – Ratusan massa aksi dari aliansi berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa mencoba menghadang rombongan Mendagri Tito Karnavian saat tiba di Mamuju menghadiri festival sandeq 2022. Sabtu, 3 September 2022.
Aliansi terdiri dari PMII, FPPI, GMKI dan GMNI hendak menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM dan tuntutan lainnya saat rombongan Mendagri melintas sekira pukul 16.00 Wita di simpang lima kali Mamuju, Kelurahan Binanga. Namun dikawal ketat dan berhasil dicegah aparat pengamanan.
Ketua Cabang PMII Mamuju, Syamsuddin menyampaikan dirinya bersama aliansi hendak menyampaikan langsung aspirasi kepada Mendagri, Tito Karnavian.
Kata Syamsuddin, penolakan ini merupakan aspirasi masyarakat Sulbar. Sebab kenaikan BBM sangat berdampak pada semua sektor. Utamanya kebutuhan pokok masyarakat.
BACA JUGA : Demo PMII Mamuju Tolak Kenaikan Harga BBM
“Kami mau pak Tito mendengarkan asprasi masyarakat Sulbar, dan menyampaikan kepada presiden. Bahwa kenaikan harga BBM melukai hati masyarakat kecil, yang sedang berjuang bangkit ditengah pandemi, dan khususnya di Mamuju bangkit dari situasi gempa bumi yang belum pulih total,” kata Syamsuddin.
Sementara itu, Jack Paridi dari FPPI Mamuju menyampaikan, hampir 80 persen masyarakat Indonesia pengguna BBM subsidi adalah petani, nelayan, buruh, dan kaum miskin kota. Sehingga kami menganggap ini bukanlah hal yang hal yang lucu melainkan hal ini akan berakibat fatal atas pembangunan ekonomi masyarakat, terkhusus di Sulawesi Barat.
“Kami meminta presiden Joko Widodo untuk berhenti membahas soal kenaikan BBM yang merugikan rakyat. Ketimpangan dalam negara hari ini masih banyak yang harus di tuntaskan seperti undang-undang Omnibuslaw, undang-undang Minerba, RKUHP, dan banyak isu yang harus negara tuntaskan,” kata Jack.
Sambung kata Jack, kami menggap bahwa untuk mendidik penguasa perlu adanya perlawan untuk mengontrol kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat kecil.
Dalam tuntutannya aliansi meminta kenaikan harga BBM dibatalkan, tolak RKUHP, segera sahkan undang-undang masyarakat hukum adat dan revisi undang-undang omnibuslaw yang hanya menguntungkan korporasi asing.
(Anhar)
Comment