Mamuju, Katinting.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sampai tingkat pemerintah Kabupaten diharapkan dalam setiap pembangunan konstruksinya harus sudah berbasis tahan bencana khususnya gempa bumi.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kontraktor Nasional Propinsi Sulawesi Barat (DPD ASKONAS Sulbar), Ilham Zainuddin kepada Katinting.com saat ditemui di Warkop Mcoffe jalan Pontiku, Mamuju. Selasa (6/11).
Hal tersebut sangat dibutuhkan karena gempa yang akhir-akhir ini dirasakan hampir seluruh wilayah Sulawesi Barat, yang berpusat di Kabupaten Mamasa membuat banyak masyarakat khawatir.
Menurut pria yang akrab di sapa Rory, tidak masalah jika biaya yang dikeluarkan sedikit lebih banyak, tapi bisa membuat aman, khususnya pembangunan fasilitas dan layanan publik.
“Kita tidak boleh tawar menawar dengan bencana, karena tidak dapat diprediksi pas waktunya. Dengan kekuatan gempa yang akhir-akhir ini dirasakan hampir semua masyarakat Sulbar yang pusatnya ada Kabupaten Mamasa, membuat banyak warga panik. Sehingga pemerintah harus mulai menghitung untuk waktu panjang, dalam setiap pembangunan konstruksinya harus tahan bencana gempa, khusus fasilitas dan layanan publik seperti rumah sakit, Puskesmas, Sekolah, masjid, gereja dan sebagainya,” jelas Rory.
Bahkan Rory meminta pada tahun anggaran 2019 itu sudah mulai bisa dilaksanakan, demi kepentingan masyarakat.
Tempat terpisah, Pelaksana Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo menyambut baik usulan Askonas Sulbar dan hal itu akan dijadikan perhatian.
“Tentu itu sangat bagus, mau tidak mau perencanaan itu harus sudah mulai disusun dengan baik,” kata Arifuddin Toppo. Selasa (6/11).
Namun itu, Arifuddin Toppo menyampaikan, akan berdasarkan sesuai pemetaan wilayah masing-masing, “Tentu akan berbeda wilayah yang rawan gempa dan banjir.” Pungkasnya.
(Anhar)
