Mamuju, Katinting.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar konferensi pers dikantornya, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Jumat (8/2).
Pada konferensi tersebut, BKKBN Sulbar merilis capaian peserta KB baru (PB) per mix kontrasepsi per kabupaten di Sulbar selama tahun 2018.
Capaian target tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Sulbar, Andi Rita Mariani.
Hasilnya, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Polewali Mandar (Polman) menjadi daerah terendah capaian peserta KB baru (PB) per mix kontrasepsi.
Kabupaten Mateng hanya mencapai 43,87 persen dari total target 4.110 PB, sedangkan Kabupaten Polman mencapai 53,93 persen dari total target 12.938 PB selama tahun 2018 kemarin.
Kabupaten Majene meraih capaian tertinggi yakni 111,02 persen dari target PB 4245, diikuti Kabupaten Mamasa 89,54 persen dari target PB 2.362, Kabupaten Pasangkayu 68,75 persen dari target PB 4.198, dan Kabupaten Mamuju 55, 52 persen dari target PB 6.457.
“Selama tahun 2018 kemarin, Kabupaten Mateng dan Polman menjadi kabupaten terendah capaiaan pengguna KB barunya per mix kontrasepsi per kabupaten sampai dengan Desember 2018,” ujar Rita.
Dengan capaian rendah dibeberapa kabupaten itu, menurutnya, juga mempengaruhi capaian target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dari BKKBN Sulbar yang hanya mencapai 71,89 persen dari total target 34.320 pengguna KB baru.
Dirinya menuturkan, Kabupaten Majene mampu melampaui capaian target, dikarenakan Petugas Lapangan KB (PLKB) mereka sangat memadai.
“Di Majene satu PLKB itu, hanya membina satu sampai dua wilayah saja, berbeda di Polman dan Mateng ada PLKB yang membina 10 wilayah, sehingga sangat sulit bagi PLKB dalam bekerja,” katanya.
Selain PLKB, ia menyatakan, keseriusan dan dukungan dari pemerintah setempat juga sangat penting dalam menjalankan dan mencapai program-program KB.
Namun, alasan klasik dari pemerintah setempat adalah kurangnya anggaran pemerintah daerah dalam mendukung program KB tersebut.
“Sebenarnya mereka (pemerintah serempat) serius dalam mendukung, karena pernah kita sampaikan capaian kabupaten ini seperti ini dan apa yang perlu digenjot. Tapi mungkin KB ini bukan program prioritas mereka,” jelas Rita.
Ia memaparkan, dukung pemerintah daerah dalam mendukung program-program KB sangat menentukan. Seperti Kabupaten Majene contohnya, dimana pemerintah Majene tetap mempertahankan struktur oraganisasi petugas KB mereka dan tidak dicampur dengan organisasi lain.
“Struktur organisasi KB Kebupaten Majene itu bagus, dia berdiri sendiri tidak digabung dengan instansi lain, sebelum dan setelah otonomi daerah, Majene masih memelihara PHLnya, mekasisme dilapangan masih dipelihara, karena orang-orang yang duduk jadi PLKB adalah mereka yang paham betul,” paparnya Rita.
“Hal ini tidak seperti di kabupaten lainnya, karena di kabupaten lain, yang jadi PLKB keluar semua dan tidak diganti, makanya hancur capaiaannya,” tutup Rita.
(Zulkifli)
