Mamuju Tengah, Katinting.com – Suasana riuh dan berisik mewarnai pengumuman hasil penerimaan pada rekruitmen ASN PPPK Guru di Mamuju Tengah, disebabkan sejumlah peserta rekruitmen yang memiliki kelayakan dan kepantasan untuk lulus, harus menghadapi kekecewaan karena di salib rekannya, yang memang belum layak dan pantas dari sisi waktu pengabdian.
Kepada laman ini, salah seorang sumber anonim kami, yang kebenaran informasinya tak diragukan, menyampaikan bahwa dari persoalan yang mengorbankan sejumlah guru, yang masa pengabdiannya sudah lama bahkan belasan tahun, dalam rekruitmen ASN PPPK Guru, para pihak saat ini saling lempar tanggungjawab dan kesalahan.
Katanya, baik Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Disdikbud) Mamuju Tengah maupun Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mamuju Tengah, sama sama lempar tanggungjawab dan kesalahan, hingga mereka telah dipanggil menghadap ke Sekertaris Daerah (Sekda) namun Disdikbud Mamuju Tengah belum memenuhi panggilan Sekda.
“Jadi info A1, kalau Kepala BKPSDM sama Kadisdikbud telah dipanggil oleh Sekda, tapi hanya Kepala BPKSDM yang menghadap ke Sekda, perihal hasilnya apa, sampai saat ini belum ada bocoran, silahkan menanyai langsung ke BKPSDM” ujar sumber anonim kami, Minggu malam (24/12).
Namun lanjut sumber kami, katanya, beberapa bocoran baik dari BKPSDM maupun dari Disdikbud, bahwa dua OPD ini dalam posisi saling menyalahkan, terlebih persoalan yang memicu keriuhan publik ini, ternyata tidak diketahui oleh Sekda, sehingga Sekda memanggil mereka.
“Yang jelas mereka sudah saling lempar tanggungjawab, karena sejumlah korban dalam rekruitmen ASN PPPK ini, memang ada yang mulai menuntut dua OPD ini, bertanggungjawab, bahwan ada yang berencana melakukan gugatan ke PTUN dan melaporkan kecurangan ini ke Polisi” beber sumber lagi.
Sementara dari sumber anonim lain laman ini, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam, dan saat ini, mereka sedang menyiapkan sejumlah data yang akan mereka gunakan untuk menggugat hasil penerimaan ini, dan OPD terkait yang bertanggungjawab.
“Kami akan laporkan ke Ombudsman pelanggaran administrasinya, ke Polisi kejahatan pengubahan dokumen negara, dan melakukan PTUN terhadap Disdikbud dan BKPSDM Mamuju Tengah, yang jelas tiga arah ini akan kami tempuh dalam waktu dekat” singkat sumber lain kami.
Ishaq Yunus : Semua sudah clear
Saat dihubungi, Kepala BKPSDM Mamuju Tengah Ishaq Yunus, Senin (25/12), Ia mengungkapkan bahwa sudah clear dan jelas, serta tak ada masalah, karena pada Sabtu malam lalu, pihaknya sudah bertemu perwakilan Guru yakni Yusran Tomy, diruang Sekda.
“Dalam pertemuan itu kami menjelaskan mekanismenya, dan mereka menerima apa yang kami jelaskan, dan Yusran berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada rekannya, jadi ini sudah clear menurut kami” ungkap Ishaq.
Katanya, ini hanya salah paham biasa yang terlalu liar diluar sana, kenapa Karossa dan Budong budong lebih banyak, karena itu soal skala prioritas saja, di dua wilayah ini memang tingkat kebutuhan guru sangat tinggi, sementara guru yang ada sedikit.
“Jadi itu memang design perencanaan penerimaan kami, tidak ada maksud lain” sanggah Ishaq.
Karenanya, Ia berharap kiranya polemik ini bisa dihentikan, karena pihaknya mengaku sudah bekerja secara profesional, tidak kecurangan dalam penerimaan ini, lebih pada skala prioritas kebutuhan saja.
“Dan itu juga kami sudah jelaskan dalam pertemuan antara kami dengan wakil guru, lewat Yusran beberapa malam lalu” pungkas Ishaq. (Fhatur Anjasmara)
