Pendeta Seny (kanan) dan (kiri) Ketua Bidang Keorganisasian dan Komunikasi, Jufrianto. (Ist./Saldi)
banner 728x90

Mamasa, Katinting.com – Pendeta Seny dengan tegas menyatakan keberatannya terkait beredarnya sebuah petisi yang diduga mencabut dukungan terhadap Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Dr. Yakub F Solon, yang berisi tandatangan dari sejumlah pendeta Gereja Toraja Mamasa (GTM) di media sosial.

Surat tersebut, yang mencatat Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mamasa dan ditandatangani oleh sejumlah pendeta GTM, meminta evaluasi kinerja Pj Bupati Mamasa dari Kementerian Dalam Negeri.

Pendeta Seny menegaskan bahwa namanya dicatut dan tandatangannya dipalsukan dalam surat tersebut, yang diakuinya tidak pernah diketahuinya sebelumnya.

“Saya sangat keberatan atas petisi yang menggunakan namanya sebagai pendeta karena telah merusak reputasi saya. Saya akan menempuh jalur hukum dan pelaku pemalsuan tandatangan harus bertanggung jawab,” ujar Pendeta Seny saat ditemui di Mamuju pada Minggu malam (10/12/2023).

Dia menyoroti bahwa sebagai seorang pendeta, keterlibatannya dalam politik bukanlah tugasnya dan mengungkapkan rasa kesalnya karena dicatut dalam konteks politik.

“Saat kami sibuk mempersiapkan perayaan Natal, munculnya petisi tersebut mengganggu kami sebagai hamba Tuhan. Saya tidak terlibat dalam urusan politik, tapi mengapa namaku dipakai dan tandatanganku dipalsukan,” ungkapnya.

Pendeta Seny menegaskan bahwa tindakan ini memengaruhi citra pendeta sebagai pemimpin rohani. Ia menolak asumsi bahwa pendeta-pendeta terlibat dalam upaya menggulingkan pemerintah yang sah.

Sementara itu, Badan Pengurus Cabang GMKI Mamasa juga angkat bicara terkait surat petisi yang beredar. Ketua Bidang Keorganisasian dan Komunikasi, Jufrianto, menegaskan beberapa poin penting sebagai klarifikasi:

  1. Surat yang beredar dilakukan tanpa pengetahuan Badan Pengurus Cabang GMKI Mamasa.
  2. Surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur GMKI Mamasa berdasarkan keputusan kongres, pengurus pusat GMKI, konferensi cabang, dan badan pengurus cabang.
  3. Tidak ada pertemuan yang melibatkan pendeta-pendeta terkait petisi tersebut yang menggunakan kop surat cabang Mamasa.
  4. Jika ada anggota GMKI yang terlibat dalam hal ini, akan diproses sesuai peraturan organisasi dan hukum yang berlaku.

“Surat yang beredar tidak sesuai dengan keputusan Badan Pengurus GMKI Cabang Mamasa, jadi surat tersebut beredar tanpa sepengetahuan pengurus GMKI Cabang Mamasa,” jelas Jufrianto kepada awak media pada Senin (11/12/2023).

Dalam konteks surat yang beredar, GMKI berharap pernyataan resmi mereka akan menjadi klarifikasi yang memadai bagi masyarakat.

Penulis: Saldi

Edit: Anhar

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here