Rapat Koordinasi Pencegahan Kolaboratif dengan Multi Stakeholder. (dok Fhatur Anjasmara)
banner 728x90

Laporan : Fhatur Anjasmara

WAKTU baru saja menunjukan pukul 13:00, Kamis (30/11) siang kemarin, ketika satu persatu perangkat kerja Bawaslu para undangan dari kalangan stakeholder yang di undang, hadir dan melakukan resgistrasi di depan pintu masuk ruang tempat acara di class room Camar D’Maleo Hotel, Mamuju.

Meski proses menunggu dimulainya acara bergeser sekira 30 menit, dengan agenda Rapat Koordinasi Pencegahan Kolaboratif dengan Multi Stakeholder bergeser dari agenda awal, sebab panitia acara memberikan waktu makan siang bagi para peserta di resto D’Maleo Hotel, dan usai peserta menikmati santap siangnya, baik Bawaslu maupun para undangan dengan tertib mengatur diri menempati dan mengisi tiap kursi didepannya ada meja.

Sesaat kemudian MC acara memecah suasana ruangan tempat acara, dan langsung menyampaikan randoom acara pertama adalah sepata kata dari Katua Bawaslu Sulbar Nasrul. Dan dalam pesannya, menuturkan bahwa kewajiban pelaksanaan pengawasan pemilu adalah tanggungjawab bersama semua pihak, sehingga pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati bersama, antara pemerintah dengan penyelenggara dalam hal KPU, Bawaslu.

“Akan tetapi Bawaslu mesti mengakui dengan keterbatasan personil yang dimilikinya, maka sudah barang tentu tidak akan sanggup menjangkau semua wilayah tugas yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga tentu dukungan pengawasan dari para pihak, sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi” terang Nasrul.

Untuk itu Ia berharap dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Kolaboratif dengan Multi Stakeholder pihaknya mendapatkan sebuah saran yang dapat menjadi pedoman dalam membangun pengawasan kolaboratif pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang tersisa kurang lebih 75 hari kedepan.

“Pemilu tersisa 75 hari kedepan, kehadiran peserta dalam diskusi ini, tentu kami harapkan dapat memberikan kontribusi sumbang pikir, metode pengawasan kepemiluan, dan pencegahan kecurangannya nanti, sebab tentu tiap stakeholder yang hadir, memiliki pandangan berbeda dalam melakukan pencegahan kecurangan serta pengawasan” harap Nasrul sembari menyatakan membuka kegiatan tersebut secara resmi, diiringi uplaus dari peserta diskusi.

Kegiatan kemudian oleh Kadiv Pengawasan dan Pencegahan Bawaslu Sulbar Muhammad Darwis, sebagai moderator mengambil alih forum diskusi, sebagai isyarat dimulainya.

Mengawali diskusi, Darwis mengurai sejumlah problematikan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam pencegahan dan pengawasan kepemiluan di Sulbar, karenanya, Ia berharap pada forum diskusi tematik tersebut, peserta dari berbagai latar belakang aktivitas memberikan sumbang saran.

Bahkan sebagai moderator juga tak lupa memberikan kesempatan kepada Komisioner Bawaslu Sulbar Hamrana Hakim Divisi Pengawasan dan Pencegahan, dan pada kesempatan ini perempuan satu satunya di jajaran Bawaslu Sulbar, mengingatkan kemudian betapa kerja kerja pengawasan dan pencegahan Kepemiluan adalah kegiatan yang luar biasa beratnya, sehingga dibutuhkan keberpihakan semua pihak secara kolaboratif.

“Karenanya pada kesempatan ini, saya ingin partisipasi peserta memberikan masukan kepada kami, model model pengawasan dan pencegahan yang patut dilakukan kedepan, dan disepati dalam forum selanjutnya nanti” urai Hamrana.

Suasana forum diskusi Kamis kemarin, sedari siang hingga akhir menjelang Mahgrib berlangsung begitu hangat dan antusiasme peserta dari berbagai latar belakang aktivitas yang masing masing mewakili lembaganya mulai dari jajaran OPD di Pemprov, Dinas Pemberdayaan Perempuan& Perlindungan Anak, Satpol PP, Badan Kesbangpol Sulbar dan Dinas Kominforpers Sulbar serta Kementerian Agama Sulbar, organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, KPID, dan organisasi Pers AMSI, PWI, IWO hingga AJI.

Dan menariknya dalam diskusi tersebut, karena terungkap sejumlah potensi pelanggaran yang menjadi patut mendapatkan perhatian pengawasan dan pencegahan, mulai dari money politik, penggelembungan suara, mobilisasi pemilih, hingga paling trending dalam diskusi tersebut dibicarakan adalah serangan informasi hoax baik pada penyelenggara maupun terhadap hasil pemilu.

Untuk itu, sejumlah masukan yang diterima oleh Bawaslu Sulbar dalam diskusi tersebut, ditampungnya, dan diskusi tersebut tak berakhir di ruang Camar D’Maleo Hotel, namun Bawaslu akan meramu poin poin penting masuk dari peserta diskusi dan akan dituangkan dalam sebuah kesepakatan dan kesepahaman bersama Stakeholder dengan menghadirkan Gubernur Sulbar dalam penandatangannya nanti, dan lebih banyak unsur yang hadir.

Akhirnya jelang sore berakhir dari ruang Camar D’Maleo Hotel, Rapat Koordinasi Pencegahan Kolaboratif dengan Multi Stakeholder diakhiri dengan sepatah kata dari Komisioner Sulbar Hamrana Hakim, yang juga meminta lebih awal kesediaan peserta diskusi, untuk membersamai komitmen pengawasan dan pencegahaan kepemiluan mendatang, dan peserta pun juga memberikan kesempatan kepada Bawaslu Sulbar untuk menata kesempakatan bersama tersebut, yang akan diteken bersama awal pekan Desember 2024 nanti. (**)

Bagikan
Deskripsi gambar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here