

Jakarta, Katinting.com – Anggota Komite 1 DPD RI Muhammad Asri Anas mengapresiasi penerimaan PNS melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dibuka tahun 2019.
Setelah dikabarkan ditunda, pendaftarannya dipastikan 8 Februari 2019.
Program seleksi P3K kata senator asal Sulbar ini, tak terlepas dari masukan demi masukan yang diberikan pihak DPD RI kepada pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB).
Seperti diketahui Komite I DPD RI memberikan catatan atas pelaksanaan rekrutmen serentak CPNS 2018 lalu untuk pemerintah.
Catatan itu lanjut Asri, diberikan kepada menteri Syafruddin agar mengakomodir keluhan masyarakat terhadap sedikitnya formasi penerimaan CPNS serta hasil seleksi ambang batas yang rendah.
“Komite I DPD RI menyampaikan berdasarkan masukan masyarakat di daerah kemudian pak menteri waktu itu menjanjikan akan mengeluarkan Permenpan diikuti oleh skema baru untuk mengatasi permasalahan kelulusan seleksi,” ujar Asri yang juga Sekretaris Fraksi DPD di MPR kepada media, Rabu (6/2).
Hal itu disampaikan komite 1 DPD RI pada saat audiensi dengan Menpan RB di kantor Kementerian PAN RB, Senayan Jakarta, Selasa (13/10/2018). Asri melanjutkan, diketahui penentuan nilai ambang batas atau passing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) saat itu membuat peserta yang lulus seleksi dari daerah sangat sedikit.
“Menurut data yang ada kurang dari 1 persen dari formasi yang diperlukan,” jelas ketua DPW PAN Sulbar ini.
Asri pun berharap pada penerimaan PNS P3k ini masyarakat Sulbar mempersiapkan diri dan mengikuti penerimaan P3K ini. Apalagi tes P3K ini juga hampir sama dengan CPNS 2018 yakni berbasis Computer Assisted Test (CAT).
“Jangan bersedih bagi yang tidak lulus pada seleksi CPNS tahun lalu. Terdapat kekurangan tenaga PNS khususnya guru dan tenaga perawat sekitar 238.000 orang,” tambah senator dua periode ini.
(*/Anhar)


Comments are closed.