banner 728x90

Mamuju, Katinting.com – Gubernur Sulbar Akmal Malik dinilai gagal memimpin Sulbar dan hanya melakukan pencitraan. Kamis, 18 Agustus 2022.

Hal tersebut disampaikan  Aliansi Pemuda Sulbar, gabungan dari organisasi HMI Cabang Manakarra, IPMA Pasangkayu, Ipmapus Mamuju, IPM Mateng, Ipmata Tapalang saat unjukrasa di depan Kantor Gubernur Sulbar.

BACA JUGA : Aliansi Pemuda Sulbar Nilai Pj Gubernur Sulbar Hanya Konsep Tanpa Aktualisasi

Aksi ini sempat ricuh, namun bisa dikendalikan, dengan penjagaan ketat Satpol PP dan Kepolisian. Unjukrasa memaksa masuk dan ingin bertemu langsung dengan Akmal Malik untuk menyampaikan tuntutannya, dan tidak menerima perwakilan.

Ketua HMI Cabang Manakarra, Ansar menjelaskan, Pj. Gubernur (Akmal Malik) hanya pencitraan. Dia hanya konsep saja tidak ada aksi nyata. Sejumlah catatan kami dia hanya pencitraan di media, ucapnya.

Sebut saja, lanjut kata Ansar, tidak adanya kejelasan rencana penerbangan rute penerbangan Mamuju – Jakarta, malah harga tiket yang lebih mahal Mamuju – Makassar. Dia juga berjanji mengundang Kementan (Kementerian Pertanian) ke Sulbar untuk menyelesaikan persoalan harga sawit, serta pencabutan izin perusahaan yang mempermainkan harga sawit atas kordinasi dari Menko Maritim. Namun semua hanya omong kosong, sebutnya.

Selain itu pengelolaan air asin jadi air tawar dan akan membangun ruang publik di Karampuang, bantu pelaku usaha lokal dengan optimalisasi kredit perbankan, data presisi, bangun mess Pemprov Sulbar untuk optimalisasi PAD, namun semua  sebatas pencitraan media.

Masih kata Ansar, kekeliruan lain Akmal Malik mewajibkan OPD mengerjakan 5 hektar lahan pertanian, membuat tapal batas padahal bukan  yang urgen. Selain itu, masuk Tvone habiskan anggaran hanya menjelaskan konsep teori tanpa realisasi, ke Belgia tidak jelas outputnya, kegagalan mengelolah DAK di Dinas Perikanan dan Kelautan sehingga 9 miliar dikembalikan ke Kas Negara.

“Kepemimpinan Pj. Gubernur Akmal Malik sesuai data BPS ekonomi kita menurun, kualitas pendidikan yang menurung dan stunting masih jadi masalah besar,”  ucapnya.

Dalam tuntutannya, juga meminta kejelasan terkait pengelolaan dana PEN, perjelas pertanggungjawaban BUMD 1,5 miliar, perjelas RTRW Sulbar, perjelas izin-izin tambang serta menyelesaikan konflik agraria.

Staf Ahli Gubernur, Muh. Ali Chandra ditemui disela unjukrasa mengatakan dirinya ditunjuk untuk mewakili Pj. Gubernur Akmal Malik untuk menerima penyampaian tuntutan massa aksi.

“Saya ditunjuk untuk mewakili, tapi adik-adik tidak mau perwakilan. Yah mau bagaimana?” ucapnya.

Dari Ali Chandra juga diketahui Pj. Gubernur Sulbar sedang padat agendanya dan akan menerima perwakilan dari Mahkamah Konstitusi.

Hingga berita ini tayang 13.20 Wita massa aksi masih melakukan orasi dan belum ketemu Pj. Gubernur Sulbar.

(Anhar)

Bagikan