Mamuju, Katinting.com – Bupati Mamuju Utara melakukan penyematan satyalencana terhadap ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Hotel Trisakti Pasangkayu, Sulawesi Barat sehari sebelum perayaan HUT Republik Indonesia ke 71 lalu.
Menurut Bupati Mamuju Utara, Agus Ambo Jiwa penyematan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan Uundang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang tanda gelar, jasa dan kehormatan. Hal diharapkan dapat meneingkatkan kedisiplinan pegawai selaku pelayan publik.
“Ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab mereka sudah dianggap layak menerima penghargaan berdasarkan pengabdiannya selama ini,” tutur Bupati.
Bupati juga menilai bahwa Satyalancana merupakan lambang prestasi bagi penerimanya agar lebih meningkatkan pelayanan masyarakat secara profesional, jujur, adil dan bermartabat dan akan mampu menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi yang lainnya khususnya di pemda matra.
Bagi para pegawai penerima Satyalancana, bupati juga meminta agar dapat selalu tulus dan loyal terhadap pimpinan, dan mendedikasikan diri demi daerah yang memiliki kemampuan dan daya saing agar bisa sejajar dengan daerah lainnya khususnya di Sulawesi Barat.
Selain itu bupati juga berterimakasih kepada seluruh ASN khususnya bagi penerima penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama ini.
Secara terpisah, wakil bupati Matra H. Saal mengharap kepada para penerima penghargaan khususnya agar tetap berkarya dan rajin berkantor. Sebab banyak laporan masyarakat tentang banyaknya oknum pegawai yang malas masuk kantor, meski kehadirannya selalu terdaftar pada check lock.
“Banyak aduan masyarakat yang masuk, bahwa selama ini banyak oknum pegawai yang memanfaatkan daftar kehadiran melalui check lock tapi tidak pernah bertugas berdasarkan waktu yang ditentukan,” kata H. Saal.
Anggota Komisi I DPRD Matra , Ikram Ibrahim menegaskan sebaiknya pemerintah serius menanggapi persoalan kinerja dan kedisiplinan pegawai. Menurutnya pegawai dinilai bukan dilandasi pada kehadiran tapi lebih pada kinerja.
Terkait satyalencana, mantan aktivis tersebut meminta pemerintah lebih cermat. Pasalnya, pengabdian pegawai selama ini patut ditinjau kembali karena hanya berpedoman pada masa bakti bukan pada kinerja.
“Kehadiran berdasarkan check lock rawan dimanipulasi, bayangkan bagaimana kalau semua pegawai melakukan hal sama (check lock) terus pulang tanpa bekerja pasti pelayanan publik akan terganggu. Pemerintah sebaiknya evaluasi seluruh pegawai, bila perlu jatuhi sanksi berat,” tegas Ikram. (Arham Bustaman)
