Katinting.com, Pasangkayu – Pembangunan sekira 30 unit lebih perumahan khusus nelayan dari dari Kementrian PU dan Perumahan Rakyat di desa Bambakoro kecamatan Lariang, menuai sejumlah masalah. Pembangunan perumahan yang dimulai sejak bulan Agustus 2015 tersebut, baru selesai sekira 20 persen padahal tenggang waktu kontrak pengerjaan telah berakhir pada Desember 2015 lalu.
Belum diketahui pasti apa penyebabnya sebab pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut tidak ada ditempat. Parahnya lagi, pihak pihak kontraktor juga tidak memasang papan proyek selama pengerjaan dimulai, sehingga masyarakat setempatpun minim informasi mengenai pembangunan perumahan itu.
Permasalah bukan hanya disitu, lahan tempat pembangunan perumahan juga masih polemik, sebabnya sebagian tanah yang digunakan adalah milik peribadi warga setempat yang hingga saat ini belum mendapat ganti kerugian.
“Dulu saya permasalahkan ini pak, karena tanpa sepengetahuan saya, tiba-tiba ada bangunan ditanah saya ini, nah, waktu itu kontraktornya janji akan melakukan ganti rugi sebesar Rp. 30 juta, tapi sampai sekarang tidak pernah saya terima, kalau begini terus saya akan ambil ulang tanah saya ini,” ujar pemilik tanah Arham, Rabu (27/1).
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Matra Saifuddin Andi Baso yang melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan perumahan tersebut mengaku akan segera memepertanyakan permasalahan ini kepada pihak kontraktor, selain itu pihaknya juga bakal melakukan tindak lanjut hingga ke Kementrian PU dan Perumahan Rakyat mengenai kelanjutan pembangunannya mengingat batas waktu kontrak yang telah berakhir.
“Kami akan tanya dulu ke kontraktornya, apa penyebab hingga pembangunan ini tidak rampung, kami juga akan evaluasi apakah anggaran yang telah cair sudah sesuai dengan progres pembangunan, nah mengenai lahannya kami akan melakukan konsultasi dengan BPN Matra, sebab tidak mungkin dibangun kalau tidak ada sertipiktanya,” terang politis Golkar ini. (Joni)
